 |
| Gubernur Sumbar dan Menhub saat rakor |
PADANG, politicnewss.id — Arus mudik Lebaran 2026 di Sumatera Barat diprediksi melonjak signifikan. Namun di sisi lain, sejumlah jalur utama belum sepenuhnya pulih akibat terdampak bencana pada akhir 2025 lalu. Kondisi ini membuat pemerintah harus bekerja ekstra untuk menjamin kelancaran sekaligus keselamatan pemudik.
Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar mematangkan skema rekayasa lalu lintas bersama Kementerian Perhubungan dalam Rapat Koordinasi yang dihadiri langsung Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, di Auditorium Gubernuran, Kamis (26/2/2026).
Dalam arahannya, Menhub menegaskan penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini tidak boleh semata berorientasi pada kelancaran arus, tetapi juga harus menjamin aspek keselamatan dan keterampilan masyarakat.
“Kita ingin masyarakat tetap bisa mudik dengan aman dan nyaman. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci,” tegas Dudy.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengakui tantangan yang dihadapi daerahnya tidak ringan. Selain potensi lonjakan pemudik, kapasitas jalur alternatif yang tersedia masih terbatas.
Jalur Lembah Anai masih dalam tahap konstruksi sehingga belum optimal menampung volume kendaraan. Ruas Sicincin–Malalak yang sebelumnya diharapkan menjadi alternatif juga belum dapat difungsikan karena rusak terdampak bencana. Akibatnya, beban kendaraan dipastikan terkonsentrasi pada koridor utama Padang–Bukittinggi dan sekitarnya.
“Artinya, ruang manuver kita dalam pengaturan lalu lintas menjadi lebih terbatas. Karena itu, langkah antisipatif mesti disiapkan lebih awal dan lebih terukur,” ujar Mahyeldi.
Tak hanya saat puncak arus mudik, tekanan lalu lintas diperkirakan berlanjut selama masa libur Lebaran. Mobilisasi masyarakat untuk bersilaturahmi dan berwisata diprediksi memicu lonjakan perjalanan pada H+1 hingga H+5.
Dengan kondisi geografis Sumbar yang didominasi tanjakan curam, tikungan tajam, serta lereng rawan longsor, pengamanan ekstra menjadi keniscayaan.
Sebagai respons, Pemprov Sumbar menyiapkan skema Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berupa sistem satu arah (one way) pada jam tertentu. Pukul 10.00–14.00 WIB diberlakukan untuk arah Padang–Bukittinggi, sedangkan pukul 14.00–18.00 WIB untuk arah Bukittinggi–Padang.
“Kebijakan ini lahir dari evaluasi kondisi riil di lapangan. Prinsipnya jelas, keselamatan adalah prioritas, kelancaran mengikuti,” tegas Mahyeldi.
Rakor tersebut turut dihadiri jajaran Dirjen dan Deputi Kementerian Perhubungan RI, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar, serta kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumbar.
Baca Juga : Wagub Sumbar Serahkan Bantuan Bedah Rumah untuk Warga Tigo Nagari Pasaman
Dengan skema ini, pemerintah berharap arus mudik Lebaran 2026 di Sumbar tetap terkendali meski di tengah keterbatasan infrastruktur.
