 |
| Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri saat reses |
PADANG, politicnewss.id — Kunjungan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, ke Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Senin (2/2), menjadi momen bersejarah bagi warga setempat. Pasalnya, ini merupakan kunjungan pertama wakil rakyat tingkat provinsi ke wilayah tersebut.
Bertempat di Kantor Lurah Koto Lalang, ratusan warga antusias menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari pembangunan infrastruktur, pertanian, peternakan, UMKM, pengelolaan sampah, hingga persoalan sosial dan keagamaan.
Baca Juga : HUT ke-45 PPM Sumbar, Evi Yandri Ajak Kader Kobarkan Semangat Perjuangan dan Kebangsaan
Ketua Forum Nagari Koto Lalang, Maulana, menyebut kunjungan Evi Yandri sebagai angin segar bagi masyarakat.
“Ini pertama kalinya kami dikunjungi DPRD provinsi. Biasanya hanya DPRD Kota Padang. Kami berharap kunjungan ini membawa manfaat nyata bagi warga Koto Lalang,” ujarnya.
Mayoritas warga Koto Lalang berprofesi sebagai petani, disusul pelaku UMKM dan pedagang kecil. Mereka mengeluhkan rusaknya saluran irigasi, bahkan sebagian tertimbun akibat banjir, sehingga hasil panen tidak maksimal. Selain itu, sumber air dari Lubuk Tangah belum terdistribusi optimal karena belum dibeton dan minim pondasi, sehingga warga harus rutin bergotong royong membersihkan endapan.
Untuk menambah penghasilan, banyak petani juga menyambi beternak. Mereka berharap adanya pelatihan pembuatan pakan ternak. Sementara pelaku UMKM mengaku kesulitan berkembang karena keterbatasan modal dan keterampilan, dengan usaha yang digeluti antara lain furnitur rotan dan produksi keripik.
Tak hanya itu, Karang Taruna setempat juga mengusulkan bantuan ternak bebek. Selama ini, mereka telah merangkul para pemuda untuk beternak sebagai upaya menjauhkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba.
Aspirasi lain datang dari anggota Lembaga Pengelola Sampah (LPS) yang meminta tambahan becak motor (bentor). Saat ini, mereka hanya memiliki satu unit bentor untuk lima orang anggota. Warga juga mengusulkan pembangunan jalan baru, perbaikan kantor lurah, pembangunan WC masjid, bantuan pengadaan Al-Qur’an, serta keluhan kader posyandu terkait pemotongan upah.
Menanggapi hal tersebut, Evi Yandri menegaskan dirinya tidak ingin memberikan harapan palsu kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa setiap aspirasi harus disesuaikan dengan regulasi serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota.
“Kunjungan ini adalah masa reses, di mana wakil rakyat turun langsung menjemput aspirasi. Memang sebagian besar yang disampaikan merupakan kewenangan pemerintah kota, tapi itu tidak masalah. Dengan niat dan koordinasi lintas kader serta pemerintah, aspirasi tetap bisa diperjuangkan,” jelasnya.
Ia juga memaparkan bahwa bantuan UMKM, pertanian, dan peternakan hanya bisa disalurkan melalui kelompok dan dalam bentuk peralatan, bukan uang tunai, sesuai regulasi.
“Silakan lengkapi persyaratannya. Hubungi staf saya untuk tindak lanjut,” ujarnya sambil memperkenalkan staf pendamping sesuai bidang masing-masing.
Untuk permintaan bentor, Evi menyebut hal tersebut memungkinkan direalisasikan, namun ia mengingatkan bahwa pengangkutan sampah bukan solusi jangka panjang. Ia mendorong warga mengaktifkan bank sampah dan daur ulang.
Terkait pembangunan jalan baru, Evi menegaskan bahwa jika persoalan pembebasan lahan telah disepakati dan dilengkapi dokumen, pemerintah provinsi siap melakukan betonisasi. Sementara perbaikan kantor lurah dapat diupayakan melalui Bantuan Khusus Kabupaten/Kota (BKK), dan pembangunan WC masjid melalui dana hibah provinsi.
Menariknya, untuk beberapa aspirasi mendesak, Evi Yandri langsung memberikan bantuan tunai dari dana pribadi. Di antaranya Rp1 juta untuk kader posyandu, Rp2 juta untuk pengadaan Al-Qur’an, dan Rp1 juta untuk TPA/TPQ. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh stafnya dan disambut antusias warga.
“Kami tidak menyangka bisa langsung dibantu hari ini,” ujar salah seorang kader posyandu dengan wajah sumringah.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri perwakilan sejumlah OPD Provinsi Sumbar, antara lain Dinas PSDA, Dinas BMCKTR, Dinas Perkimtan, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Dinas Perkebunan dan Tanaman Pangan Hortikultura. Hadir pula Camat Lubuk Kilangan, Lurah Koto Lalang, dan sekitar 100 orang masyarakat.
“Untuk aspirasi yang membutuhkan regulasi dan kelengkapan administrasi, silakan diproses melalui staf saya. Insyaallah tidak ada harapan palsu, semua akan diperjuangkan sesuai kewenangan pemerintah provinsi,” tutup Evi Yandri.