 |
| Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chisa saat reses |
PADANG, politicnewss.id – Persoalan teknis pendataan bantuan sosial mencuat dalam reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa, di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Padang. Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Lurah Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Rabu (4/2), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) setempat mengaku terkendala fasilitas laptop untuk menginput data calon penerima bantuan pemerintah.
Perwakilan PSM Balai Gadang, Opi, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum memiliki laptop operasional. Padahal, PSM bertugas mendata dan memfasilitasi pengajuan berbagai program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pendidikan, hingga program sosial lainnya.
“Agar proses entri data bisa berjalan cepat dan tepat, kami sangat membutuhkan laptop. Saat ini PSM di Balai Gadang belum memilikinya. Kami berharap ada perhatian dan bantuan terkait hal ini,” ujar Opi di hadapan Iqra Chissa dan peserta reses.
 |
| Warga saat menyampaikan aspirasi |
Tak hanya soal fasilitas, PSM juga meminta adanya sosialisasi rutin terkait program bantuan pemerintah. Menurut Opi, masih banyak warga yang belum memahami jenis bantuan yang tersedia maupun persyaratan yang harus dipenuhi.
“Banyak warga yang belum mengerti program bantuan apa saja yang ada dan bagaimana cara mengajukannya. Jika ada sosialisasi, tentu masyarakat akan lebih paham,” katanya.
Selain itu, lima orang PSM yang bertugas di Balai Gadang juga mengusulkan bantuan seragam kerja serta dukungan dana transportasi. Pasalnya, survei lapangan yang mereka lakukan kerap menjangkau wilayah dengan jarak cukup jauh dan membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.
Reses tersebut turut dihadiri lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, hingga pemuda setempat. Sejumlah aspirasi lain pun mengemuka, mulai dari sektor pertanian, pendidikan, hingga ekonomi.
Di bidang pertanian, warga mengusulkan pembangunan jalan usaha tani guna mempermudah akses ke lahan pertanian. Sementara di sektor pendidikan, masyarakat mendesak penambahan sekolah tingkat SMP seiring meningkatnya jumlah penduduk di Balai Gadang.
 |
| Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chisaa saat reses |
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Iqra Chissa menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan usulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui APBD 2027. Sedangkan aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang akan dikoordinasikan dengan anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar.
Terkait penambahan sekolah, Iqra menyebut hal itu sebagai prioritas mendesak.
“Balai Gadang sudah padat penduduk dan memang sudah selayaknya ditambah sekolah, terutama SMP. Banyak anak-anak kita yang harus bersekolah ke luar wilayah, sementara sebagian berasal dari keluarga kurang mampu. Ini akan kami komunikasikan dengan DPRD Kota Padang melalui Komisi IV agar dapat diperjuangkan,” tegasnya.
Iqra menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan sejalan dengan Asta Cita Presiden RI. Karena itu, ia berkomitmen mengawal agar penambahan sekolah di Balai Gadang dapat segera terealisasi demi pemerataan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
