 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Menteri PPPA RI saat meresmikan UPTD PPPA |
SIJUNJUNG, politicnewss.id – Komitmen memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Sumatera Barat kian nyata. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, meresmikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPPA) serta Rumah Perlindungan Sementara (RPS) milik Pemerintah Provinsi Sumbar di Muaro Sijunjung, Rabu (18/02/2026).
Peresmian ini menjadi tonggak penting penguatan sistem perlindungan korban kekerasan di Kabupaten Sijunjung. Fasilitas yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian PPPA tersebut diharapkan menjadi pusat layanan terpadu, mulai dari pengaduan, pendampingan hukum, hingga pemulihan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
Data tahun 2025 mencatat sebanyak 310 kasus kekerasan terjadi di Kabupaten Sijunjung, terdiri dari 230 kasus terhadap anak dan 80 kasus terhadap perempuan. Angka tersebut menjadi alarm sekaligus dasar penguatan sistem layanan yang lebih responsif dan terintegrasi.
Baca Juga : Gerindra Sumbar Pecahkan Rekor Donor Darah, 2.618 Kantong Terkumpul dalam 4 Hari
Dalam arahannya, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menegaskan bahwa peresmian UPTD PPPA dan RPS bukan sekadar seremoni belaka, melainkan simbol kesiapsiagaan negara dalam melindungi kelompok rentan.
“UPTD dan RPS harus menjadi pintu pertama yang memberi rasa aman, pendampingan, dan pemulihan bagi korban. Ini bentuk nyata kehadiran negara,” tegasnya.
Ia juga memaparkan bahwa secara nasional situasi kekerasan terhadap perempuan dan anak masih memprihatinkan. Survei menunjukkan satu dari empat perempuan dan satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Faktor pemicu beragam, mulai dari persoalan ekonomi, pola asuh, pengaruh lingkungan dan media sosial, hingga pernikahan usia anak.
Sementara itu, Gubernur Mahyeldi menegaskan keberadaan UPTD PPPA dan RPS merupakan investasi jangka panjang dalam menjaga masa depan generasi Sumatera Barat.
“Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah investasi jangka panjang. Daerah harus hadir memberikan ruang aman dan pendampingan yang layak,” ujarnya.
Mahyeldi menambahkan, penguatan ketahanan keluarga serta pendidikan karakter akan terus menjadi fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat guna menekan angka kekerasan di masa mendatang.
Peresmian tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda dan jajaran perangkat daerah terkait, menandai sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan sistem perlindungan yang lebih komprehensif bagi masyarakat.
