 |
| Gubernur Sumbar saat bertemu Menteri Bappenas |
JAKARTA, politicnewss.id — Sumatera Barat didorong menjadi daerah percontohan nasional dalam penanganan bencana terintegrasi. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dengan Kepala Bappenas/Menteri PPN Rachmat Pambudy di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Dalam pertemuan itu, Mahyeldi menegaskan pentingnya percepatan realisasi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) agar tidak kembali mengalami keterlambatan seperti pengalaman sebelumnya.
Baca Juga : Pemerintah Tetapkan Skema Bantuan Rumah Korban Banjir dan Longsor di Tiga Provinsi
“Kita tidak ingin proses rehab rekon tertunda sebagaimana musibah sebelumnya. Dokumen perencanaan harus segera direalisasikan agar masyarakat bisa segera bangkit. Untuk itu kita mohon dukungan dari Bappenas,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, Pemprov Sumbar telah menyurati pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi program serta memperkuat dukungan kebijakan. Ia menegaskan, pendekatan penanganan bencana di Sumbar ke depan tidak lagi hanya berfokus pada ancaman gempa dan tsunami, tetapi harus berbasis mitigasi multi-bencana secara menyeluruh.
“Kita belajar bahwa risiko bencana di Sumbar sangat beragam. Karena itu mitigasi harus menyeluruh, termasuk penguatan tata ruang dan sistem peringatan dini,” tegasnya.
Mahyeldi juga menyoroti pentingnya perhutanan sosial sebagai strategi mitigasi ekologis. Komitmen menjadikan Sumbar sebagai green province dinilai sejalan dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis lingkungan.
“Kelestarian hutan bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga bagian dari perlindungan masyarakat. Ini ikhtiar bersama untuk menghadirkan pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Rachmat Pambudy menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan rehab rekon yang diusulkan Pemprov Sumbar. Saat ini, Bappenas tengah menyusun rencana induk sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.
“Bahkan kami berniat menjadikan Sumbar sebagai daerah percontohan model penanganan bencana,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penguatan early warning system menjadi prioritas, termasuk memastikan keterhubungan antara peringatan dini dan aksi cepat di lapangan agar respons lebih efektif.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Medrilzam mengusulkan Sumbar sebagai pilot project pengembangan satu data kebencanaan nasional. Menurutnya, data kebencanaan yang terintegrasi dan valid sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan.
“Rencananya, rehab rekon akan dimulai April 2026, setelah masa tanggap darurat dan masa transisi berakhir,” ujarnya.
Tahapan tersebut diharapkan berjalan sistematis tanpa mencampuradukkan proses tanggap darurat dengan program pemulihan jangka menengah dan panjang.
Pertemuan itu juga membahas revisi tata ruang berbasis peta zona rawan bencana, penguatan sektor pertanian dan UMKM pascabencana, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan guna menekan dampak sosial seperti peningkatan angka stunting.
Baca Juga : Mendagri Apresiasi Kinerja Pemprov Sumbar, Realisasi APBD Masuk Tiga Besar Nasional
Dengan sinergi pusat dan daerah yang semakin solid, Sumbar diharapkan tidak hanya pulih dari bencana, tetapi juga tampil sebagai provinsi tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai risiko di masa depan.
