 |
| Anggota DPRD Kota Padang Mulyadi Muslim |
PADANG, politicnewss.id — Suasana pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Padang Tahun 2025 memanas. Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Padang menyoroti tajam klaim keberhasilan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disebut-sebut hampir menyentuh angka 100 persen.
Anggota Pansus IV, Mulyadi Muslim, mengungkapkan bahwa hampir seluruh OPD memaparkan capaian kinerja dengan tingkat keberhasilan tinggi, bahkan ada yang mengklaim melampaui target. Namun, ia menegaskan bahwa angka-angka tersebut belum tentu mencerminkan realitas di lapangan.
“Secara laporan memang terlihat bagus, serapan anggaran juga tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah masyarakat benar-benar merasakan dampaknya?” tegasnya.
Baca Juga : Langgar Perizinan, Pemprov Sumbar Hentikan Sementara Tambang di Padang Pariaman
Sorotan tajam diarahkan pada sejumlah program yang dinilai hanya kuat di atas kertas. Salah satunya adalah program sosialisasi penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan keluarga yang dinilai belum memiliki indikator output dan outcome yang jelas. Bahkan, ketika ditanya dampak pasca-program, OPD terkait belum mampu memberikan jawaban konkret.
Tak hanya itu, Pansus juga menemukan lemahnya inovasi dan kolaborasi lintas OPD. Sejumlah program strategis justru tersendat akibat ego sektoral dan ketidakjelasan kewenangan.
Lebih jauh, Mulyadi menyoroti rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari pengelolaan fasilitas seperti Youth Center dan kawasan wisata Taplau. Ia menilai pendapatan yang dihasilkan belum sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan.
“Ini harus jadi alarm serius. Jangan sampai anggaran habis, tapi manfaatnya tidak terasa,” ujarnya.
Beberapa program kolaboratif bahkan disebut mandek, seperti pengembangan sentra rendang, pengelolaan Pantai Air Manis, hingga rencana pembangunan portal kolam renang yang tak kunjung terealisasi.
Pansus IV menegaskan, evaluasi LKPj ini tidak boleh sekadar formalitas tahunan. Momentum ini harus menjadi titik balik untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Ke depan, yang kita butuhkan bukan sekadar laporan bagus, tapi hasil nyata,” pungkas Mulyadi.