DPRD Sumbar Soroti Isu LGBT, Perda Khusus Masih Dikaji

 

Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria

PADANG, politicnewss.id — Isu LGBT kembali memanas di Sumatera Barat. DPRD Sumatera Barat kini secara terbuka menyoroti fenomena yang disebut semakin mencuat di tengah masyarakat, bahkan diduga mulai menyasar lingkungan kampus seperti Universitas Negeri Padang.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Ia menyebut fenomena tersebut berkaitan langsung dengan nilai sosial, adat, dan budaya Minangkabau yang selama ini dijunjung tinggi.

“Sumatera Barat itu berdiri di atas falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Jadi setiap fenomena sosial harus disikapi dengan hati-hati,” tegasnya.

Baca Juga : Pajak Air Permukaan Jadi Sorotan, DPRD Sumbar Dorong Optimalisasi untuk Kemandirian Daerah

Baca Juga : Forkopimda Sumbar Perkuat Sinergi, Silaturahmi ke Rumah Dinas Ketua DPRD Usai Salat Idulfitri

Menurut Nanda, derasnya arus globalisasi dan keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya fenomena tersebut di tengah masyarakat.

Namun demikian, ia menekankan bahwa nilai-nilai lokal tetap harus menjadi benteng utama.

Perda Khusus Belum Ada, DPRD Cari Dasar Hukum

Meski isu ini semakin hangat, DPRD Sumbar mengakui hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur tentang LGBT.

“Perda khusus belum ada, tapi kami sedang mencari cantolannya yang pas. Harus sesuai dengan undang-undang pusat,” ujar Nanda.

Ia menegaskan, setiap regulasi daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan nasional, sehingga proses penyusunannya harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis kajian hukum yang kuat.

Libatkan Akademisi hingga Tokoh Adat

Dalam merumuskan langkah ke depan, DPRD Sumbar tidak ingin gegabah. Mereka membuka ruang diskusi dengan berbagai pihak, mulai dari akademisi, tim ahli, tokoh adat, hingga masyarakat umum.

Selain regulasi, pendekatan edukasi juga dinilai menjadi langkah penting.

Peran keluarga, sekolah, serta tokoh agama dan adat dianggap krusial dalam menjaga nilai sosial di tengah perubahan zaman.

DPRD: Jaga Nilai, Sikapi Secara Bijak

DPRD Sumbar menegaskan bahwa langkah ke depan bukan hanya soal aturan, tetapi juga bagaimana menjaga keseimbangan antara nilai adat dan dinamika sosial yang terus berkembang.

Baca Juga : Safari Ramadan di Lubuk Minturun, Ketua DPRD Sumbar Muhidi Ingatkan Rahasia Syukur: Perbanyak Salat dan Dekat dengan Al-Qur’an

Baca Juga : Anggota DPRD Sumbar Verry Mulyadi Ingatkan Ancaman Krisis Air Tanah di Lubuk Kilangan, Ratusan Warga Ikut Sosialisasi Perda

“Kita ingin nilai-nilai adat tetap terjaga, tapi juga menyikapi persoalan ini secara bijak dan terukur,” tutup Nanda.