 |
| Sekda Sumbar saat membuka workshop |
PADANG, politicnewss.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat sistem penanggulangan bencana dengan mendorong optimalisasi pendekatan klaster lintas sektor. Langkah ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Arry Yuswandi, saat membuka Workshop Pertemuan Lintas Sektoral Pendukung Klaster Penanggulangan Bencana di The ZHM Premiere Hotel, Selasa (21/04/2026).
Dalam arahannya, Arry menekankan bahwa kompleksitas bencana di Sumatera Barat menuntut penanganan yang tidak lagi parsial, melainkan terintegrasi dan kolaboratif antar seluruh pemangku kepentingan.
Baca Juga : Gubernur Mahyeldi Raih “Leadership Award” 2026 dari IAI Sumbar
Ia mengingatkan kembali tragedi bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 yang menjadi pelajaran besar bagi daerah. Bencana tersebut menimbulkan dampak luas, mulai dari korban jiwa hingga lumpuhnya aktivitas masyarakat.
“Sebanyak 264 jiwa meninggal dunia, 72 orang masih dinyatakan hilang, dan lebih dari 10 ribu warga terpaksa mengungsi. Ini menjadi pengingat kuat bahwa kita membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang jauh lebih solid,” tegasnya.
Menurutnya, pendekatan klaster yang diamanatkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, baik pada fase pra-bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
Namun, ia juga mengakui implementasi di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti belum optimalnya fungsi klaster, belum jelasnya pembagian peran antar pihak, serta lemahnya mekanisme koordinasi terpadu.
Melalui workshop ini, Pemprov Sumbar menargetkan terbangunnya kesamaan pemahaman, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyusunan rencana aksi yang konkret dan implementatif.
“Forum ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah, memperjelas peran masing-masing, dan memastikan setiap upaya penanggulangan bencana benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Lebih jauh, Arry menegaskan peran strategis pemerintah provinsi dalam mengorkestrasi sinergi antar lembaga, sekaligus memastikan kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pemprov Sumbar juga menyambut kolaborasi multipihak, termasuk keterlibatan Yayasan Plan International Indonesia bersama platform Sumbar Pulih. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan mitra pembangunan dinilai menjadi kunci dalam membangun ketangguhan daerah menghadapi bencana.
Ia berharap, dari kegiatan ini lahir struktur koordinasi klaster yang jelas, pembagian peran yang tegas, serta rencana aksi berkelanjutan yang mampu memperkuat sistem penanggulangan bencana di Sumatera Barat.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari BPBD provinsi dan kabupaten/kota, OPD, TNI/Polri, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga relawan kebencanaan.
