 |
| Sekda Sumbar saat membuka rapat OPD Satpol PP |
PADANG, politicnewss.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat ketenteraman dan ketertiban umum melalui perencanaan yang lebih terarah dan responsif. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, saat membuka Rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran se-Sumbar, Selasa (21/04/2026).
Dalam arahannya, Arry menegaskan bahwa peran Satpol PP dan Damkar sangat strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam menjaga ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
“Perencanaan yang matang menjadi kunci utama keberhasilan. Renja 2027 harus disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan dan berorientasi pada hasil yang jelas,” tegas Arry.
Baca Juga : Pawai Budaya 74 Nagari, Wagub Vasko Sebut Jadi Kunci Bangun Kabupaten Solok
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan program dengan dokumen pembangunan daerah, yakni RPJMD Sumbar 2025–2029 yang mengusung visi Sumbar Madani, maju, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, Satpol PP dan Damkar diharapkan mampu berkontribusi dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis berbasis nilai adat dan agama.
Tak hanya itu, Arry mengingatkan seluruh jajaran agar lebih sigap dalam merespons potensi gangguan ketertiban umum. Menurutnya, pendekatan cepat, tepat, dan humanis harus menjadi prinsip utama dalam setiap penanganan.
“Jangan menunggu masalah membesar. Deteksi dini dan respons cepat adalah kunci, namun tetap dengan pendekatan yang humanis,” ujarnya.
Selain responsivitas, ia juga menyoroti pentingnya sinergi antarwilayah, terutama dalam menangani persoalan lintas daerah. Kolaborasi dinilai menjadi faktor penentu efektivitas penegakan Peraturan Daerah.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Sumbar, Irwan, mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi. Di antaranya belum optimalnya penegakan Perda, masih adanya gangguan ketertiban, serta keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya aparatur.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi, mulai dari peningkatan sosialisasi dan penegakan Perda, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga peningkatan kapasitas aparatur serta pemenuhan fasilitas pendukung.
Ke depan, kebijakan tahun 2027 akan difokuskan pada peningkatan kualitas penegakan regulasi, optimalisasi ketertiban umum, penguatan perlindungan masyarakat, serta peningkatan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.
Forum ini diharapkan mampu menyatukan persepsi dan komitmen seluruh daerah di Sumatera Barat, guna menghadirkan layanan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yang semakin optimal.
