 |
| Gubernur Mahyeldi saat menerima kunjungan Kodim 0312 Padang |
PADANG, politicnewss.id — Penguatan sistem penanganan bencana di Sumatera Barat menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumbar bersama TNI. Hal itu mengemuka saat Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menerima audiensi jajaran Kodim 0312 Padang di Istana Gubernuran, Senin (11/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas rencana penelitian strategis Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI terkait pola penanganan bencana di Sumbar, terutama pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah beberapa waktu terakhir.
Dalam audiensi itu, rombongan TNI dipimpin Dandim 0312 Padang Kolonel Inf Ferry Adianto bersama Kazidam I/Bukit Barisan Kolonel Czi Akhmad Safari dan Dansat Hantai Kodaeral Kolonel Laut (P) Cahay Pamungkas. Sementara Gubernur Mahyeldi didampingi Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Mursalim.
Kolonel Inf Ferry Adianto mengatakan penelitian tersebut akan mengkaji efektivitas pola koordinasi antara TNI, pemerintah daerah, dan kepolisian dalam menghadapi situasi bencana di lapangan.
“Penelitian ini berkaitan dengan penanganan bencana kemarin, ketika TNI, pemerintah daerah, dan kepolisian terlibat langsung dalam penanganan di lapangan. Kita ingin meneliti apakah pola yang digunakan sudah optimal atau masih memerlukan penyempurnaan,” ujarnya.
Selain mengevaluasi pola koordinasi, penelitian itu juga akan menyoroti kesiapan sistem pertahanan semesta di Sumbar, termasuk kesiapan sumber daya manusia hingga dukungan sarana dan prasarana daerah dalam menghadapi ancaman bencana.
Gubernur Mahyeldi dalam kesempatan itu memaparkan kondisi geografis Sumbar yang berada di kawasan rawan bencana, khususnya di jalur Bukit Barisan. Menurutnya, tingginya curah hujan serta kiriman material dari kawasan Gunung Marapi, Singgalang, dan Tandikat menjadi faktor utama pemicu banjir dan longsor di sejumlah daerah.
“Akumulasi curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang jenuh air menjadi pemicu utama terjadinya bencana di sejumlah wilayah Sumbar,” kata Mahyeldi.
Ia menegaskan, Pemprov Sumbar selalu mengedepankan langkah cepat dalam menetapkan status tanggap darurat demi mempercepat koordinasi penanganan dan memastikan keselamatan masyarakat.
“Pertimbangan utamanya adalah keselamatan warga. Saat kejadian meluas di beberapa titik strategis, tidak boleh ada keterlambatan dalam komando,” pungkasnya.
