 |
| Penyerahan nita pengantar ranperda infrastruktur jalan |
PADANG, politicnewss.id – DPRD Provinsi Sumatera Barat terus mendorong lahirnya sejumlah regulasi strategis untuk menjawab tantangan pembangunan daerah di masa depan. Fokus utama diarahkan pada sektor pendidikan, pertanian, hingga penguatan infrastruktur jalan provinsi.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, mengatakan pihaknya saat ini tengah mempercepat pembahasan beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dinilai sangat penting bagi kebutuhan masyarakat Sumbar.
Hal itu disampaikannya usai Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Rabu (6/5/2026), yang menetapkan dua usulan Ranperda prakarsa DPRD, yakni perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Baca Juga : DPRD Sumbar Inisiasi Revisi Perda Pendidikan, Perkuat Arah Kebijakan
Baca Juga : Buruh Sumbar Sampaikan Aspirasi ke DPRD, Soroti Upah dan Perlindungan Kerja
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi legislasi DPRD dalam memperkuat arah pembangunan daerah agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
“Ranperda yang dibahas ini bukan sekadar aturan administratif, tetapi menjadi fondasi penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, melindungi petani, hingga mendukung konektivitas antarwilayah di Sumbar,” ujar Evi.
Pada sektor pendidikan, DPRD Sumbar menilai revisi regulasi diperlukan agar selaras dengan perkembangan kebijakan nasional, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial masyarakat. Tidak hanya itu, Ranperda ini juga diarahkan untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai budaya Minangkabau serta memperluas akses pendidikan hingga ke daerah terpencil.
"DPRD berharap regulasi baru tersebut mampu menghadirkan sistem pendidikan yang lebih modern, inklusif, dan merata di seluruh wilayah Sumbar," katanya.
Sementara di sektor pertanian, DPRD menaruh perhatian serius terhadap perlindungan petani sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan. Melalui Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadap berbagai risiko usaha tani, mulai dari gagal panen hingga fluktuasi harga hasil pertanian.
Selain perlindungan, regulasi ini juga dirancang untuk memperkuat kapasitas petani melalui pembinaan, pendampingan, serta dukungan akses pembiayaan usaha tani.
“Petani harus mendapatkan perlindungan yang jelas agar mereka lebih tenang dan memiliki kepastian dalam menjalankan usaha pertanian,” katanya.
Di sisi lain, DPRD Sumbar juga menyambut penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumbar. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur jalan sebagai penunjang utama pertumbuhan ekonomi dan konektivitas daerah.
Baca Juga : Insiden Lalu Lintas di Talang, Penanganan Cepat Tuai Apresiasi Keluarga Korban
Ranperda itu nantinya akan mengatur berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan hingga pengawasan jalan provinsi agar pelaksanaannya lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
"DPRD Sumbar menegaskan seluruh pembahasan Ranperda akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan daerah dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Barat," ujarnya.
