![]() |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi |
PADANG, politicnewss.id – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa inovasi tidak boleh lagi dipandang sebagai program sesaat, melainkan harus menjadi budaya kerja yang melekat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penegasan itu disampaikannya saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Data Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) bagi OPD provinsi dan kabupaten/kota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (10/6/2026).
Di hadapan peserta bimtek, Mahyeldi menekankan bahwa kemampuan berinovasi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Daerah yang mampu berinovasi akan memiliki pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, inovasi harus menjadi budaya kerja yang terus berkembang di seluruh perangkat daerah,” tegasnya.
Komitmen tersebut bukan tanpa alasan. Sumatera Barat tercatat sukses mempertahankan predikat Provinsi Sangat Inovatif selama delapan tahun berturut-turut sejak 2018 hingga 2025. Bahkan pada 2024, Sumbar berhasil meraih peringkat pertama nasional dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah, sebelum kembali menempati posisi kedua nasional pada 2025 dari 38 provinsi di Indonesia.
Mahyeldi menyebut capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah, dukungan pemerintah kabupaten dan kota, serta komitmen kuat dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.
Tak hanya itu, pada ajang Innovative Government Award tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumbar kembali menorehkan prestasi dengan meraih predikat Pemerintah Provinsi Terinovatif dan masuk tiga besar nasional.
Data Pemerintah Provinsi Sumbar menunjukkan sepanjang 2025 telah tercatat 487 inovasi yang diinput ke dalam aplikasi IID. Ratusan inovasi tersebut mencakup bidang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga berbagai terobosan lain yang mendukung pembangunan daerah. Dari jumlah itu, 208 inovasi telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk proses penilaian nasional.
Gubernur juga mengapresiasi perkembangan capaian inovasi di tingkat kabupaten dan kota yang kini seluruhnya telah berada pada kategori Inovatif dan Sangat Inovatif. Meski demikian, ia meminta seluruh daerah tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas inovasi agar mampu bersaing di tingkat nasional.
Sebagai langkah konkret, Mahyeldi menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memenuhi berbagai indikator penilaian Innovative Government Award (IGA), termasuk memastikan inovasi hadir pada sektor pelayanan dasar yang menjadi prioritas pemerintah.
Ia bahkan menetapkan target yang lebih tegas, yakni setiap pejabat Eselon III wajib melahirkan minimal satu inovasi yang menjadi bagian dari perjanjian kinerja dan indikator penilaian organisasi.
“Setiap perangkat daerah harus memiliki inovasi yang nyata dan terukur. Inovasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk mempercepat kemajuan daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Pelaksanaan Inovasi Daerah Tahun 2026. Mahyeldi mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar menyukseskan penyelenggaraan Innovative Government Award 2026 yang akan digelar di Sumatera Barat.
Menurutnya, momentum tersebut menjadi peluang besar untuk memperkenalkan berbagai inovasi unggulan, potensi daerah, kekayaan budaya, serta capaian pembangunan Sumbar kepada pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Dengan semangat inovasi yang terus tumbuh, Sumbar optimistis mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu daerah terdepan dalam transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Tanah Air.
