 |
| Pembekalan kepada 157 Peserta Didik Reguler (Pasis Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Ajaran 2026 yang melaksanakan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) |
PADANG, politicnewss.id — Ancaman gempa megathrust yang selama ini membayangi pesisir barat Sumatera kembali menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan bahwa potensi bencana dahsyat tersebut bukan sekadar persoalan daerah, melainkan ancaman serius terhadap ketahanan nasional.
Hal itu disampaikan dalam pembekalan kepada 157 Peserta Didik Reguler (Pasis Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Ajaran 2026 yang melaksanakan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (9/6/2026).
Mewakili Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Era Sukma Munaf memaparkan strategi penanganan ancaman megathrust dalam perspektif kebijakan nasional, pertahanan negara, dan tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut Era, posisi geografis Sumbar yang berada tepat di atas zona subduksi aktif Mentawai menjadikan daerah ini sebagai salah satu wilayah paling rawan bencana di Indonesia. Selain berpotensi memicu gempa berkekuatan besar dan tsunami, Sumbar juga dihadapkan pada ancaman banjir, longsor, hingga erupsi gunung api.
“Megathrust harus dipandang sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional. Dampaknya tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu sistem logistik, aktivitas ekonomi, dan stabilitas sosial dalam skala luas,” tegas Era.
Data sepanjang 2025 mencatat sedikitnya 208 kejadian bencana terjadi di 19 kabupaten dan kota di Sumbar. Bencana tersebut didominasi kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta tanah longsor. Namun di antara berbagai ancaman itu, potensi gempa megathrust dinilai sebagai risiko paling besar karena dapat memicu tsunami yang menghantam kawasan pesisir, termasuk Kota Padang sebagai pusat perekonomian provinsi.
Era mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Mulai dari belum optimalnya integrasi mitigasi dalam perencanaan pembangunan, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, hingga kesiapsiagaan masyarakat yang belum merata.
Karena itu, Pemprov Sumbar terus mendorong dukungan pemerintah pusat melalui pembangunan infrastruktur mitigasi seperti shelter tsunami dan jalur evakuasi, penguatan sistem peringatan dini berbasis real time, dukungan pendanaan berkelanjutan, serta sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menegaskan, keberhasilan menghadapi ancaman megathrust hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa. Dalam hal ini, TNI dan Polri memiliki peran strategis mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci. Bencana sebesar megathrust membutuhkan perencanaan matang, latihan bersama, komando terpadu saat darurat, serta pemulihan yang lebih baik pascabencana,” ujarnya.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemprov Sumbar telah memperkuat berbagai langkah mitigasi, di antaranya pembentukan Kelompok Siaga Bencana di tingkat masyarakat, simulasi evakuasi tsunami secara berkala, penyusunan Rencana Kontingensi Tsunami 2025, hingga penguatan kolaborasi pentahelix dalam penanganan bencana hidrometeorologi.
Sementara itu, Komandan Sesko TNI Marsekal Madya TNI Arif Widianto menyebut ancaman megathrust sebagai salah satu ancaman nonmiliter yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan masyarakat dan stabilitas negara.
Menurutnya, pendidikan Sesko TNI tidak hanya menyiapkan kemampuan pertahanan, tetapi juga membangun pemahaman strategis terhadap berbagai ancaman nasional, termasuk bencana alam.
“Sinergi antara kebijakan nasional, pertahanan negara, dan tata kelola pemerintahan daerah merupakan fondasi penting dalam memperkuat ketahanan nasional menghadapi ancaman megathrust,” kata Arif.
KKDN Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 sendiri berlangsung pada 8–12 Juni 2026 di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan kajian strategis dan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah maupun satuan komando kewilayahan dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana besar di masa mendatang.
