 |
| Plt Gubernur Riau SF Hariyanto |
PEKANBARU, politicnewss.id – Rendahnya realisasi retribusi daerah di Provinsi Riau menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Riau yang digelar awal pekan ini. Hingga pertengahan 2026, capaian retribusi daerah disebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan, memicu perhatian serius dari legislatif maupun pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pajak Daerah, Abdullah, mengungkapkan bahwa realisasi retribusi Pemprov Riau baru menyentuh sekitar 25 persen dari target Rp12 miliar. Angka tersebut dinilai belum sebanding dengan potensi ekonomi Riau yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan aktivitas ekonomi terbesar di Sumatera.
Abdullah bahkan membandingkan capaian tersebut dengan daerah tetangga. Menurutnya, Sumatera Barat mampu mencatatkan penerimaan retribusi yang jauh lebih tinggi, meski skala ekonominya tidak sebesar Riau.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama. Potensi ekonomi Riau besar, namun penerimaan retribusinya belum optimal. Seluruh OPD yang memiliki objek retribusi perlu melakukan evaluasi dan langkah percepatan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menilai salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya penerimaan retribusi adalah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah pusat.
Menurutnya, sejak program tersebut berjalan, aktivitas sejumlah kantin sekolah mengalami penurunan karena kebutuhan makan dan minum siswa telah dipenuhi melalui program MBG. Dampaknya, sejumlah kantin yang menjadi bagian dari objek penerimaan retribusi sempat mengalami penurunan aktivitas usaha.
Meski demikian, SF Hariyanto optimistis kondisi tersebut akan berangsur membaik. Ia menyebut pemerintah kini mulai mendorong keterlibatan dan pemberdayaan kembali kantin sekolah agar tetap menjadi bagian dari roda perekonomian lokal.
“Sekarang sudah ada kebijakan untuk kembali memberdayakan kantin sekolah. Kita berharap aktivitas ekonomi di lingkungan sekolah kembali bergerak sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah,” katanya.
Pernyataan tersebut memunculkan diskusi menarik terkait hubungan antara kebijakan sosial nasional dan dampaknya terhadap penerimaan daerah. Di sisi lain, DPRD Riau mendorong pemerintah daerah untuk mencari terobosan baru dalam mengoptimalkan sumber-sumber retribusi yang selama ini belum tergarap maksimal.
Dengan sisa waktu enam bulan menuju akhir tahun anggaran, Pemprov Riau dituntut bekerja lebih agresif agar target retribusi daerah 2026 tidak meleset dan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah secara signifikan.
