 |
| Gubernur Mahyeldi saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumatera Barat bersama Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi |
PADANG, politicnewss.id – Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Sumatera Barat resmi dimulai. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus. Menurutnya, kualitas data yang dihimpun akan menentukan arah kebijakan pembangunan daerah pada masa mendatang.
Ajakan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumatera Barat bersama Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (28/6/2026).
Mahyeldi menegaskan, Sensus Ekonomi bukan sekadar agenda pendataan nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun, tetapi menjadi langkah strategis untuk memetakan kondisi riil perekonomian daerah. Hasil sensus nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam merancang berbagai program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, perkembangan ekonomi yang semakin dinamis, munculnya berbagai model usaha baru, serta pesatnya transformasi digital menuntut pemerintah memiliki basis data yang akurat. Tanpa data yang valid, kebijakan pembangunan berisiko tidak menjawab kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.
"Melalui data yang lengkap, pemerintah dapat menyusun berbagai kebijakan yang lebih tepat, mulai dari penguatan UMKM, pengembangan sektor ekonomi produktif, pembangunan infrastruktur pendukung usaha, hingga peningkatan daya saing daerah," ujar Mahyeldi.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi di Sumbar dengan melibatkan 5.480 petugas lapangan. Para petugas tersebut akan melakukan pendataan secara langsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Gubernur mengimbau seluruh masyarakat agar menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan informasi yang sebenarnya. Ia memastikan seluruh data yang disampaikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Mahyeldi menegaskan, data yang dihimpun bukan untuk kepentingan perpajakan ataupun penegakan hukum, melainkan akan diolah menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan yang manfaatnya kembali dirasakan masyarakat, seperti program pemberdayaan usaha, pelatihan, peningkatan kualitas pasar, kemudahan perizinan, hingga pengembangan ekonomi daerah.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, BUMD, tokoh masyarakat, organisasi usaha, hingga pelaku UMKM, untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi agar seluruh aktivitas ekonomi di Sumatera Barat dapat terdokumentasi secara menyeluruh.
Kepada para petugas sensus, Mahyeldi berpesan agar menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumbar terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, pencanangan yang digelar bertepatan dengan kegiatan Car Free Day menjadi momentum yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sensus.
Sonny mengungkapkan, Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dengan lebih dari 715 ribu unit usaha yang didominasi pelaku usaha mikro dan kecil. Ditambah lagi dengan besarnya jumlah penduduk usia produktif, kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur dan perkembangan dunia usaha di Sumbar sehingga menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah.
Ia kembali menegaskan bahwa seluruh informasi yang dikumpulkan dalam sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan. Kerahasiaan data masyarakat dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut petugas sensus dan memberikan data yang benar. Semakin lengkap data yang diperoleh, semakin baik pula kualitas kebijakan pembangunan yang dapat disusun pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Kegiatan pencanangan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, kepala perangkat daerah, serta berbagai perwakilan dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data berkualitas sebagai fondasi pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang lebih maju dan berdaya saing.
