 |
| Gubernur Mahyeldi saat turun langsung meninjau pelaksanaan seleksi di SMA Negeri 1 Bukittinggi |
BUKITTINGGI, politicnewss.id – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Sumatera Barat menjadi sorotan. Untuk memastikan proses berjalan bersih dan tanpa praktik "titipan", Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, turun langsung meninjau pelaksanaan seleksi di SMA Negeri 1 Bukittinggi, Selasa (30/6/2026).
Dalam kunjungannya, Mahyeldi memantau proses verifikasi berkas calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi, baik akademik maupun nonakademik. Ia memastikan seluruh tahapan seleksi dilakukan sesuai aturan dan menggunakan sistem yang menjunjung tinggi prinsip transparansi serta objektivitas.
Menurut Mahyeldi, seluruh hasil seleksi diproses melalui sistem terkomputerisasi sehingga tidak membuka ruang bagi campur tangan siapa pun. Ia menegaskan, pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun, termasuk kepada keluarga pejabat.
Untuk membuktikan komitmen tersebut, Mahyeldi mengungkapkan bahwa anak kandungnya sendiri tidak berhasil diterima di sekolah negeri yang diinginkan karena nilai dan peringkatnya tidak memenuhi ketentuan sistem seleksi. Hal serupa juga dialami anak Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar yang akhirnya memilih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren.
"Aturan berlaku sama bagi semua. Tidak ada perlakuan istimewa ataupun intervensi. Sistem inilah yang menjadi jaminan agar proses penerimaan berlangsung jujur, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Mahyeldi juga mengingatkan para orang tua untuk tidak terpaku pada satu sekolah favorit. Menurutnya, setiap sekolah memiliki keunggulan masing-masing, termasuk SMK yang kini menawarkan berbagai program keahlian dengan peluang kerja yang menjanjikan.
Ia mengajak masyarakat memilih sekolah berdasarkan potensi, minat, dan bakat anak, bukan semata-mata karena gengsi atau popularitas sekolah tertentu.
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur turut mengingatkan calon peserta didik agar memastikan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap. Setelah jalur prestasi selesai, proses penerimaan akan berlanjut melalui jalur domisili sesuai pembagian wilayah yang telah ditetapkan.
Untuk SMA Negeri 1 Bukittinggi, wilayah domisili meliputi Kelurahan Pakan Kurai, Campago Ipuh, Aua Tajungkang Tangah Sawah (ATTS), dan Tarok Dipo. Sementara sekolah lainnya mengikuti zonasi domisili yang telah ditentukan pemerintah.
Mahyeldi juga menegaskan Pemprov Sumbar terus berupaya memperluas akses pendidikan. Selain mendorong peningkatan kualitas sekolah swasta dan pondok pesantren, pemerintah membuka peluang pembangunan sekolah negeri baru di daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi apabila tersedia dukungan lahan dari masyarakat.
Tak hanya itu, Pemprov Sumbar juga terus mengembangkan Program Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta memperluas Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang saat ini dipusatkan di SMA Negeri 8 Padang agar layanan pendidikan dapat menjangkau lebih banyak daerah.
"Target kami bukan sekadar membuat anak diterima di sekolah tertentu, tetapi memastikan seluruh anak di Sumatera Barat memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan yang berkualitas, adil, dan merata," tutup Mahyeldi.
