 |
| Gubernur Mahyeldi saat menyambut kedatangan Menteri LH |
PADANG PARIAMAN, politicnewss.id – Kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup RI, Moh. Jumhur Hidayat, ke Sumatera Barat membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi hijau di Ranah Minang. Bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, sejumlah program strategis dibahas, mulai dari penguatan perhutanan sosial, pengelolaan sampah terpadu, hingga perdagangan karbon yang dinilai berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat.
Menteri Lingkungan Hidup disambut langsung oleh Gubernur Mahyeldi di Ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Senin (13/7/2026). Sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu kehormatan, Mahyeldi memasangkan deta khas Minangkabau kepada Menteri sebelum keduanya menggelar pertemuan membahas berbagai agenda lingkungan hidup yang akan dilaksanakan selama kunjungan dua hari di Sumbar.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar untuk terus memperkuat program perhutanan sosial yang selama ini dinilai mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kawasan perhutanan sosial memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui berbagai sektor produktif, seperti budidaya hasil hutan, ekowisata, hingga pemanfaatan jasa lingkungan yang berorientasi pada ekonomi berkelanjutan.
"Perhutanan sosial bukan hanya menjaga hutan tetap lestari, tetapi juga membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami berharap dukungan pemerintah pusat terus diperkuat," kata Mahyeldi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menyebut Sumatera Barat memiliki peluang besar menjadi daerah pengembang perdagangan karbon karena memiliki kawasan hutan yang luas, termasuk hutan adat dan kawasan yang dikelola masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa kawasan hutan dapat didata sebagai unit karbon untuk mengetahui cadangan karbon yang dimiliki. Setelah terdaftar dalam Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), unit karbon tersebut memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan kepada pihak yang membutuhkan kompensasi emisi karbon.
"Menjaga hutan kini tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi. Unit karbon yang terdaftar dapat diperdagangkan sehingga masyarakat memperoleh manfaat langsung dari upaya menjaga kelestarian alam," ujar Jumhur.
Meski memiliki prospek yang menjanjikan, Menteri menilai kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar perdagangan karbon dapat berjalan optimal. Karena itu, pemerintah pusat mendorong adanya pelatihan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat agar memahami mekanisme pengelolaan dan perdagangan karbon.
Selain membahas perdagangan karbon, selama berada di Sumbar Menteri Lingkungan Hidup juga dijadwalkan meninjau inovasi pengelolaan sampah terpadu berbasis kawasan, mengikuti kegiatan penanaman pohon, serta memimpin rapat koordinasi bersama Gubernur dan seluruh kepala daerah se-Sumatera Barat terkait penanganan persoalan lingkungan hidup.
Melalui kunjungan ini, Pemerintah Provinsi Sumbar berharap kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup semakin kuat dalam mempercepat pengelolaan sampah yang berkelanjutan, memperluas perhutanan sosial, serta menjadikan perdagangan karbon sebagai peluang ekonomi hijau yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
