 |
| Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik saat memimpin kegiatan Komunikasi Sosial Terkait Isu-Isu Strategis Bidang Kerukunan Umat Beragama |
PADANG, politicnewss.id – Provinsi Sumatera Barat kembali mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si, menyebut Sumbar memiliki peluang besar menjadi percontohan nasional dalam membangun sistem pencegahan konflik berbasis sekolah.
Penilaian itu disampaikan Akmal Malik saat memimpin kegiatan Komunikasi Sosial Terkait Isu-Isu Strategis Bidang Kerukunan Umat Beragama di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, konsep guru wali yang telah diterapkan di sekolah-sekolah di Sumbar menjadi salah satu inovasi yang dinilai efektif dalam membangun kedekatan antara guru dan peserta didik. Melalui pola komunikasi yang intensif tersebut, berbagai perubahan perilaku siswa dapat dikenali sejak dini sehingga potensi munculnya paham intoleransi, radikalisme, hingga konflik sosial bisa dicegah sebelum berkembang.
Pernyataan itu juga disampaikan sebagai respons atas mencuatnya kasus dugaan perakitan bom yang melibatkan seorang siswa di MAN 3 Padang. Akmal menegaskan, pencegahan tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan orang tua, guru, FKUB, Badan Kesbangpol, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, tokoh agama, hingga masyarakat.
"Konsep guru wali yang diterapkan di Sumatera Barat merupakan langkah yang sangat baik. Model ini mampu membangun komunikasi yang kuat antara guru dan peserta didik, sehingga berpotensi menjadi contoh nasional dalam membangun sistem peringatan dini berbasis sekolah," tegasnya.
Selain menyoroti upaya pencegahan konflik, Akmal juga memberikan apresiasi terhadap kondisi kerukunan umat beragama di Sumbar yang dinilai tetap terjaga dengan baik. Ia menyebut Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan, serta meredam potensi konflik di tengah masyarakat.
Meski demikian, Akmal mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan yang dihadapi FKUB di berbagai daerah, termasuk Sumbar. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan fiskal pemerintah daerah. Namun ia menegaskan, program pembinaan kerukunan tidak boleh dipandang sebagai beban anggaran, melainkan investasi sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah.
Karena itu, Kemendagri mendorong sinergi antara FKUB, Kesbangpol, Bappeda, TAPD, DPRD, Kementerian Agama, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat agar program penguatan kerukunan dapat masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Bahkan, Akmal menyatakan siap memperjuangkan adanya nomenklatur khusus serta ruang anggaran bagi FKUB pada APBD Tahun 2027.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar, Mursalim, mengatakan forum komunikasi sosial tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, FKUB, serta para tokoh agama dalam menjaga kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.
Ia menjelaskan, Kesbangpol Sumbar terus mengintensifkan pembinaan melalui komunikasi sosial, koordinasi lintas sektor, pemantauan situasi, serta penguatan organisasi kemasyarakatan sebagai langkah nyata mengantisipasi berkembangnya intoleransi, radikalisme, dan potensi konflik sosial.
Mursalim juga mengungkapkan Pemerintah Provinsi Sumbar telah mengusulkan hibah sebesar Rp1,4 miliar bagi FKUB pada Tahun Anggaran 2027. Dana tersebut akan diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis, mulai dari dialog antarumat beragama, komunikasi sosial, mediasi, deteksi dini, hingga pencegahan konflik sosial secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Sekretaris FKUB Sumbar, Rifki, menyampaikan bahwa situasi kerukunan umat beragama di Sumbar hingga kini masih berada dalam kondisi aman dan kondusif. Namun, derasnya arus informasi di media sosial, meningkatnya pengaruh paham intoleransi, serta kerentanan generasi muda menjadi tantangan yang harus diantisipasi bersama.
Menurutnya, penguatan pendidikan toleransi, dialog lintas agama, serta sistem deteksi dini merupakan langkah penting untuk menjaga keharmonisan masyarakat di tengah dinamika perkembangan zaman.
Melalui forum tersebut, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumbar menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga kerukunan umat beragama, membangun sistem peringatan dini berbasis sekolah, serta mempererat sinergi seluruh elemen masyarakat demi menjaga stabilitas, persatuan, dan keamanan di Ranah Minang.
