PESISIR SELATAN, politicnewss id — Kesadaran menghadapi ancaman bencana harus tumbuh dari masyarakat dan tidak boleh menunggu hingga bencana benar-benar terjadi. Pesan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat dari Fraksi NasDem, Bakri Bakar, SH, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana di Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (8/8/2026).
Di hadapan masyarakat, Bakri menekankan bahwa kesiapsiagaan merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam mengurangi risiko ketika bencana datang. Menurutnya, masyarakat yang memiliki pengetahuan kebencanaan akan lebih mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat dalam kondisi darurat.
“Jangan sampai kita baru belajar menghadapi bencana ketika bencana sudah terjadi. Kesiapan itu harus dibangun dari sekarang, dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitar,” ujar Bakri.
Ia menjelaskan, wilayah Pesisir Selatan memiliki karakter geografis yang membuat masyarakat perlu terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan bencana. Karena itu, pemahaman mengenai mitigasi, jalur evakuasi, penyelamatan diri hingga penanganan kondisi darurat perlu menjadi pengetahuan bersama.
Bakri menyebut Perda Nomor 4 Tahun 2023 tidak hanya berbicara mengenai penanganan ketika bencana terjadi. Regulasi tersebut juga menjadi pijakan dalam memperkuat pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan setelah bencana.
“Penanggulangan bencana bukan pekerjaan pemerintah saja. Masyarakat punya peran besar. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan fasilitas, sementara masyarakat harus membekali diri dengan pengetahuan dan kesiapan,” katanya.
Menurut Bakri, keterlibatan masyarakat sangat penting karena warga merupakan pihak yang berada paling dekat dengan lokasi ketika sebuah bencana terjadi. Kecepatan masyarakat dalam memberikan pertolongan awal dan melakukan evakuasi dapat menjadi faktor penting dalam menyelamatkan korban.
Ia pun mengajak masyarakat Lunang untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah nagari, kecamatan, pemerintah daerah, serta unsur kebencanaan lainnya. Dengan koordinasi yang baik, setiap potensi bencana dapat diantisipasi dan penanganannya bisa dilakukan lebih cepat.
“Yang kita bangun bukan hanya masyarakat yang tahu tentang bencana, tetapi masyarakat yang tanggap dan mampu bertindak. Kalau semua pihak bergerak bersama, dampak bencana bisa kita tekan,” tutur Bakri.
Sosialisasi tersebut mendapat perhatian masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang bagi warga untuk memahami lebih jauh hak dan kewajiban masyarakat dalam menghadapi bencana serta langkah yang dapat dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana.
Bakri berharap edukasi kebencanaan terus diperkuat hingga ke tingkat keluarga. Ia menilai budaya siaga harus menjadi kebiasaan, sehingga masyarakat tidak mudah panik ketika menghadapi keadaan darurat.
“Harapan kita, setelah sosialisasi ini masyarakat tidak hanya memahami Perda, tetapi juga menerapkannya. Mulai dari mengenali potensi risiko di lingkungan masing-masing, menyiapkan keluarga, sampai mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana,” katanya.
Dengan meningkatnya kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, Bakri optimistis ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana juga akan semakin kuat. Upaya tersebut dinilai penting untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat, khususnya Pesisir Selatan, yang lebih tangguh, sigap dan mampu menghadapi berbagai ancaman bencana.
