 |
| Anggota DPRD Sumbar Doni Harsiva saat reses |
PADANG, politicnewss.id — Ancaman bencana yang mengintai Sumatera Barat membuat kesiapsiagaan masyarakat tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan pemerintah semata. Kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan warga dalam menghadapi bencana menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko serta menyelamatkan lebih banyak jiwa.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, S.IP., M.Si., saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana, pada 8–9 Agustus 2026.
Dalam pertemuan dengan masyarakat, Doni mengingatkan bahwa kondisi geografis Sumatera Barat menjadikan daerah ini memiliki kerawanan terhadap berbagai jenis bencana. Gempa bumi, tsunami, banjir, longsor hingga bencana akibat cuaca ekstrem dapat terjadi sewaktu-waktu.
Menurutnya, menghadapi kondisi tersebut diperlukan perubahan pola pikir. Penanggulangan bencana tidak cukup dilakukan setelah musibah terjadi, tetapi harus dimulai jauh sebelum bencana datang.
“Yang paling penting bukan hanya bagaimana kita bertindak ketika bencana terjadi, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri sejak awal. Pengetahuan, kesiapsiagaan dan mitigasi harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat,” kata Doni.
Ia menjelaskan, Perda Nomor 4 Tahun 2023 merupakan salah satu instrumen penting untuk memperkuat tata kelola penanggulangan bencana di Sumatera Barat. Karena itu, keberadaan regulasi tersebut perlu diketahui dan dipahami masyarakat, bukan hanya oleh pemerintah maupun lembaga yang berkaitan dengan kebencanaan.
Doni juga mendorong masyarakat mulai membangun kesiapsiagaan dari lingkungan terkecil, terutama keluarga. Warga diharapkan mengetahui lokasi aman, jalur evakuasi dan titik kumpul, sekaligus memahami tindakan yang harus dilakukan saat terjadi keadaan darurat.
“Masyarakat harus menjadi bagian dari sistem penanggulangan bencana. Semakin siap masyarakat, semakin besar peluang kita mengurangi korban dan kerugian ketika bencana terjadi,” ujarnya.
Sosialisasi tersebut juga dimanfaatkan sebagai wadah bertukar informasi antara masyarakat dan DPRD Sumbar. Berbagai pengalaman warga dalam menghadapi bencana menjadi bahan masukan untuk melihat persoalan kebencanaan secara lebih nyata di lapangan.
Doni menilai, penanggulangan bencana membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Pemerintah, dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha hingga masyarakat harus memiliki peran masing-masing dalam membangun ketangguhan daerah.
Ia berharap edukasi mengenai kebencanaan terus diperkuat dan tidak berhenti setelah kegiatan sosialisasi selesai.
“Harapan kita, masyarakat tidak hanya mengetahui isi Perda, tetapi benar-benar mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingin membangun Sumatera Barat yang tangguh, masyarakatnya tanggap dan setiap keluarga memiliki kesiapan menghadapi bencana,” tuturnya.
