 |
| Gubernur Mahyeldi saat memberikan cendera mata kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Haikal Hasan |
PADANG, politicnewss.id – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Barat untuk memperkuat komitmen dalam mempercepat sertifikasi halal sekaligus membangun ekosistem halal yang terintegrasi. Langkah ini dinilai menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing daerah, memperkuat posisi UMKM, serta membuka peluang pasar yang lebih luas hingga tingkat internasional.
Ajakan tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat bertajuk Komitmen Kepala Daerah dalam Mendukung Percepatan Sertifikasi Halal dan Pembangunan Ekosistem Halal di Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (4/8/2026). Kegiatan itu turut menghadirkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Haikal Hasan, sebagai pembicara utama.
Dalam sambutannya, Mahyeldi menegaskan bahwa sertifikasi halal kini telah berkembang menjadi kebutuhan strategis yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga menjadi kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses produk lokal ke pasar global.
"Halal bukan lagi sekadar kewajiban menjalankan syariat Islam. Halal telah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing daerah, memperkuat perlindungan konsumen, memperluas akses pasar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai," ujar Mahyeldi.
Menurutnya, Sumatera Barat memiliki modal sosial yang kuat karena nilai-nilai halal telah melekat dalam falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Kondisi tersebut menjadi keunggulan yang dapat mendorong daerah tampil sebagai salah satu pusat pengembangan industri halal di Indonesia.
"Ketika kita berbicara mengenai sertifikasi halal, sesungguhnya kita sedang memperkuat identitas daerah sekaligus meningkatkan daya saing Sumatera Barat," katanya.
Mahyeldi menjelaskan, komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor halal telah dituangkan dalam RPJMD provinsi maupun kabupaten dan kota, serta diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.
Ia juga memaparkan capaian positif yang telah diraih Sumatera Barat. Hingga saat ini, sebanyak 72.385 pelaku usaha telah mengikuti program sertifikasi halal, dengan 110.114 sertifikat halal diterbitkan dan 246.332 produk telah mengantongi sertifikasi halal.
"Capaian ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, BPJPH, Kementerian Agama, perguruan tinggi, pendamping halal, dan para pelaku usaha. Namun pekerjaan kita belum selesai," ungkapnya.
Mahyeldi menekankan bahwa target berikutnya bukan hanya meningkatkan jumlah sertifikat halal, melainkan membangun ekosistem halal secara menyeluruh, mulai dari pengembangan industri halal, kawasan wisata halal, pusat kuliner halal, laboratorium halal, Halal Center, hingga penguatan rantai pasok halal berbasis UMKM.
"Yang harus kita bangun adalah ekosistem halal yang berkelanjutan. Dengan ekosistem yang kuat, Sumatera Barat akan semakin siap menjadi pusat industri dan wisata halal di Indonesia," tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh kepala daerah menjadikan percepatan sertifikasi halal sebagai program prioritas menjelang diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal secara nasional pada 17 Oktober 2026.
Selain itu, Mahyeldi mendorong keterlibatan BUMN, BUMD, perbankan, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan dunia usaha dalam memperluas akses pembiayaan, pendampingan, serta pemberdayaan UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Sementara itu, Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan menyebut industri halal kini menjadi salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama karena didukung populasi muslim terbesar di dunia.
"Halal adalah daya saing. Kalau produk luar masuk ke Indonesia dengan label halal sementara UMKM kita tidak memiliki sertifikat halal, bagaimana produk kita bisa dipilih pasar?" ujar Haikal.
Ia mengungkapkan bahwa implementasi percepatan sertifikasi halal telah menunjukkan hasil signifikan. Jumlah penerbitan sertifikat halal yang sebelumnya sekitar 600 ribu per tahun kini meningkat menjadi lebih dari 3,3 juta sertifikat, dengan target mencapai 7 juta sertifikat pada 2026.
Haikal optimistis percepatan tersebut akan memperkuat posisi UMKM Indonesia di pasar global sekaligus meningkatkan kontribusi ekonomi halal nasional yang terus tumbuh dari tahun ke tahun.
Menutup rakor, Mahyeldi berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJPH, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pelaku UMKM terus diperkuat sehingga Sumatera Barat mampu menjadi daerah percontohan dalam pengembangan ekosistem halal nasional serta menjadi pusat industri halal yang berdaya saing di tingkat global.
