 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi |
PADANG, politicnewss.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat semakin memantapkan langkah menuju penerbitan Sukuk Daerah yang ditargetkan terealisasi pada 2027. Sebagai bagian dari persiapan tersebut, Pemprov mulai memperkuat kapasitas aparatur melalui pelatihan Debt Management Unit (DMU) guna mencetak sumber daya manusia yang mampu mengelola pembiayaan pembangunan secara profesional, inovatif, dan akuntabel.
Pelatihan yang berlangsung hingga 7 Agustus 2026 di Aula Kantor Bappeda Sumbar itu merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sumbar, Asian Development Bank (ADB), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa keberadaan DMU akan menjadi pilar penting dalam menyusun strategi pembiayaan daerah agar pembangunan tidak hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"DMU nantinya bertugas menyusun strategi pembiayaan daerah, menganalisis kapasitas fiskal, mengelola risiko, menyiapkan kajian kelayakan proyek, hingga memastikan kesiapan aset yang dapat dibiayai melalui berbagai skema pembiayaan. Karena itu, aparatur yang mengisinya harus memiliki kompetensi yang kuat," ujar Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, kebutuhan pembangunan di Sumatera Barat terus meningkat, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, penguatan konektivitas antarwilayah, hingga penanganan kebencanaan. Sementara itu, ruang fiskal pemerintah daerah memiliki keterbatasan sehingga diperlukan terobosan pembiayaan yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
"Daerah tidak cukup hanya menjadi pengelola APBD, tetapi juga harus mampu merancang strategi pembiayaan pembangunan secara profesional, inovatif, dan akuntabel agar kebutuhan pembangunan dapat terpenuhi secara proporsional," katanya.
Ia menjelaskan, penerbitan Sukuk Daerah yang direncanakan pada 2027 menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang tengah dipersiapkan secara serius oleh Pemprov Sumbar. Kehadiran DMU nantinya diharapkan menjadi motor penggerak dalam seluruh proses, mulai dari penyusunan perencanaan, penilaian proyek, hingga pengelolaan pembiayaan secara berkelanjutan.
Selain itu, keberadaan DMU juga diyakini mampu meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat, regulator, investor, maupun masyarakat terhadap kredibilitas tata kelola keuangan daerah di Sumatera Barat.
Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Yuli Sri Wilanti, mengapresiasi komitmen Pemprov Sumbar dalam mempersiapkan pembentukan DMU sekaligus langkah menuju penerbitan Sukuk Daerah.
Menurutnya, selama lima hari pelatihan para peserta akan dibekali berbagai materi penting, mulai dari regulasi pembiayaan daerah, kelembagaan DMU, pemilihan proyek yang layak dibiayai, strategi pengelolaan utang, manajemen risiko, hingga mekanisme penerbitan Sukuk Daerah.
"Harapan kami, SDM yang dibentuk melalui pelatihan ini mampu mengelola pembiayaan daerah secara profesional dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan pembiayaan pembangunan yang inovatif," ujar Yuli.
Senada dengan itu, Deputi Country Director Indonesia Resident Mission ADB, Kania Satwika Dipora, menegaskan komitmen ADB untuk terus mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan berbagai alternatif pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
Menurutnya, pembentukan Debt Management Unit akan memperkuat tata kelola pembiayaan daerah sehingga lebih transparan, kredibel, dan mampu menarik kepercayaan berbagai pihak dalam mendukung percepatan pembangunan.
Pelatihan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Bappenas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Asian Development Bank. Melalui program ini, Pemprov Sumbar menargetkan lahirnya tim DMU yang siap mengelola pembiayaan pembangunan secara profesional sebagai fondasi utama menuju penerbitan Sukuk Daerah pada 2027.
