 |
| Gubernur Mahyeldi saat bertemu dengan Menteri KKP |
JAKARTA, politicnewss.id – Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali membuka peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kini mendorong pengembangan kawasan Integrated Shrimp Farming (ISF) atau tambak udang vaname terintegrasi di Pulau Pagai Selatan.
Usulan tersebut disampaikan langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI dalam pertemuan di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Gayung bersambut. Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan respons positif terhadap rencana tersebut dan meminta jajarannya segera melakukan peninjauan langsung ke Mentawai.
Bagi Pemprov Sumbar, langkah ini bukan sekadar membangun kawasan tambak. ISF Mentawai dipandang sebagai peluang untuk menghadirkan investasi berskala besar sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat kepulauan.
Gubernur Mahyeldi mengatakan, peluang investasi yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp7,2 triliun itu harus dipersiapkan secara serius agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Ini peluang besar yang harus kita jemput dengan persiapan yang matang. Alhamdulillah, usulan pengembangan tambak udang terintegrasi di Mentawai mendapat respons positif dari Menteri KKP,” ujar Mahyeldi.
Kawasan yang diproyeksikan mencapai sekitar 2.150 hingga 2.470 hektare tersebut berada di wilayah Pantai Timur Pulau Pagai Selatan. Berdasarkan kajian Pra-Amdal LPPM Universitas Andalas, kawasan itu memiliki sejumlah karakteristik yang mendukung pengembangan budidaya udang vaname, mulai dari bentang pantai hingga kondisi topografi dan perairannya.
Jika terealisasi sesuai rencana, kawasan tersebut diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 52.000 hingga 52.800 ton udang per tahun. Namun, bagi pemerintah daerah, angka produksi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
Mahyeldi menekankan, investasi harus mampu menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat Mentawai, terutama melalui pembukaan lapangan kerja, tumbuhnya usaha masyarakat dan bergeraknya ekonomi lokal.
“Kita ingin investasi ini menghadirkan manfaat yang luas. Bukan hanya produksi udang yang meningkat, tetapi lapangan kerja terbuka, ekonomi masyarakat bergerak dan kesejahteraan warga pesisir ikut terangkat,” katanya.
Potensi penyerapan tenaga kerja dari kawasan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 8.820 orang. Angka itu dinilai dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian Mentawai, mulai dari sektor jasa, transportasi, perdagangan, hingga usaha pendukung perikanan.
Menteri KKP Instruksikan Survei Lapangan
Respons positif dari pemerintah pusat langsung ditindaklanjuti. Menteri KKP menginstruksikan Direktur Budi Daya Air Payau untuk melakukan survei ke Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Survei tersebut akan menjadi bagian penting untuk memastikan kesesuaian teknis, kondisi lingkungan, ketersediaan infrastruktur serta berbagai aspek pendukung lainnya sebelum pengembangan kawasan dilanjutkan.
“Sekarang kita masuk pada tahapan yang lebih konkret. Tim akan melihat langsung kondisi di lapangan sehingga seluruh perencanaan benar-benar berdasarkan kondisi riil Mentawai,” ujar Mahyeldi.
Pemprov Sumbar bersama Pemkab Kepulauan Mentawai juga berkomitmen mengawal proses tersebut sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon, mengatakan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan kawasan tambak terintegrasi tersebut. Menurutnya, Pemkab Kepulauan Mentawai telah melakukan komunikasi dengan tokoh adat dan masyarakat di sekitar kawasan yang direncanakan.
“Sejak awal kita ingin membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Mereka harus menjadi bagian dari proses pembangunan dan ikut merasakan manfaatnya,” kata Syefdinon.
Bukan Sekadar Tambak, Tapi Kawasan Ekonomi Baru
Konsep ISF Mentawai dirancang berbeda dari tambak konvensional. Kawasan tersebut akan dikembangkan secara terintegrasi dengan pendekatan eco-efficiency dan zero waste.
Sistemnya dirancang mulai dari pengambilan air, tandon, klaster budidaya hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Pengelolaan juga diarahkan mengikuti prinsip good aquaculture practices, sehingga aspek produktivitas berjalan beriringan dengan keberlanjutan lingkungan.
“Konsepnya bukan hanya bagaimana menghasilkan udang sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana kawasan ini dikelola secara modern, efisien dan tetap memperhatikan lingkungan,” jelas Syefdinon.
DKP Sumbar akan membentuk Tim Percepatan ISF Mentawai. Tim tersebut nantinya melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, akademisi serta pemangku kepentingan lainnya. Syefdinon menargetkan berbagai persiapan awal dapat dirampungkan dalam dua hingga tiga bulan mendatang.
“Target kita dua sampai tiga bulan ke depan tahapan awal sudah dapat diselesaikan. Kalau seluruh proses berjalan sesuai rencana, pembangunan kawasan tambak udang modern dan terintegrasi ini diharapkan mulai direalisasikan pada 2027,” ujarnya.
Pemprov Sumbar berharap pengembangan ISF Mentawai nantinya tidak hanya menjadikan Mentawai sebagai daerah penghasil udang, tetapi juga sebagai kawasan ekonomi baru yang membuka kesempatan bagi masyarakat lokal.
Dengan investasi besar, teknologi budidaya modern dan keterlibatan masyarakat sejak awal, Mentawai diharapkan mampu mengubah potensi pesisir menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang.
“Yang paling penting adalah bagaimana potensi Mentawai bisa menjadi berkah bagi masyarakatnya. Kita ingin pembangunan berjalan, investasi masuk, tetapi masyarakat tetap menjadi bagian utama dari kemajuan tersebut,” tutur Mahyeldi.
Dalam pertemuan dengan Menteri KKP, Gubernur Mahyeldi didampingi Prof. DR. Eng. Ir. Febrin Anas Ismail, Kepala DKP Sumbar Syefdinon, Kepala Bappeda Sumbar Zefnihan, Kepala DPMPTSP Sumbar Luhur Budianda, Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar Noli Eka Mardianto dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumbar Fuzan Zainon.
Dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai hadir Bupati Rinto Wardana, Ketua DPRD Ibrani Sababalat, Wakil Ketua I Juni Arman, Wakil Ketua II Bruno Guimek Sagalak, Kepala Baperinda Desti Seminora, Kepala BPKAD Rinaldi serta Kepala Dinas Perikanan Zakirman.
