 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi |
PADANG, politicnewss. id – Ancaman penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat dinilai memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Sumbar mengungkap adanya indikasi daerah ini tidak lagi sekadar menjadi jalur peredaran, tetapi mulai dimanfaatkan sebagai lokasi produksi narkotika. Kondisi tersebut mendorong Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengumpulkan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), aparat penegak hukum, serta instansi terkait dalam Focus Group Discussion (FGD) di Istana Gubernur, Selasa (4/8/2026).
Pertemuan itu digelar untuk menyusun langkah terpadu menghadapi berbagai persoalan sosial yang dinilai semakin kompleks, mulai dari penyalahgunaan narkotika, LGBT, judi daring, hingga ancaman lain yang memerlukan penanganan lintas sektor.
Mahyeldi menegaskan, informasi yang diterima dari BNNP menjadi alarm serius bagi seluruh pihak untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan.
"Selama ini kita mengira Sumatera Barat hanya menjadi daerah perlintasan. Namun dari informasi yang kami terima dari BNNP, ada indikasi narkoba juga diproduksi di daerah ini. Artinya persoalannya jauh lebih serius dan harus menjadi perhatian kita bersama," kata Mahyeldi.
Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Peran keluarga, sekolah, pemerintah daerah, hingga pemerintahan nagari harus diperkuat sebagai benteng utama dalam mencegah generasi muda terjerumus.
Sebagai bentuk antisipasi, Pemprov Sumbar telah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas pihak luar yang masuk ke lingkungan sekolah. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah berbagai bentuk perekrutan maupun penyalahgunaan yang menyasar pelajar.
"Kita ingin semua sekolah benar-benar terlindungi. Siapa yang masuk ke sekolah harus diketahui dengan jelas. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin agar generasi muda kita tidak menjadi sasaran berbagai pengaruh negatif," ujarnya.
Mahyeldi juga meminta seluruh pemerintahan nagari bersama lembaga adat mengambil peran lebih aktif dalam mendeteksi berbagai persoalan sosial sejak dini.
«"Nagari harus menjadi benteng pertama. Dengan deteksi sejak dini, berbagai persoalan dapat segera ditangani secara cepat, tepat, dan melibatkan seluruh unsur yang berwenang," tegasnya.»
Dalam forum tersebut juga terungkap hasil skrining terhadap sekitar 12 ribu peserta didik baru tingkat SMA di Sumbar. Sebanyak 21 persen di antaranya diketahui pernah mengalami kekerasan. Temuan itu akan menjadi dasar penyusunan program pendampingan yang melibatkan guru bimbingan konseling, tenaga kesehatan, hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Terkait isu LGBT, Mahyeldi menjelaskan pemerintah akan mengedepankan pendekatan pendampingan sesuai kewenangan melalui layanan psikologis, kesehatan, serta kolaborasi dengan berbagai lembaga sosial.
Sementara itu, Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid, mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba secara nasional meningkat dari 1,73 persen menjadi 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta jiwa. Di Sumatera Barat sendiri diperkirakan terdapat sekitar 63 ribu penyalahguna narkoba, yang mayoritas pertama kali mengenal narkoba melalui lingkungan pergaulan pada usia 15 hingga 24 tahun.
«"Data ini menunjukkan bahwa pencegahan harus dimulai dari keluarga dan sekolah. Kapasitas rehabilitasi yang ada saat ini masih jauh dari jumlah penyalahguna yang membutuhkan penanganan," ujarnya.»
Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Sumbar, Achmad Dailimy, menambahkan jaringan peredaran narkotika terus berkembang sehingga diperlukan operasi terpadu lintas instansi, terutama di jalur masuk dari Riau dan Jambi.
Di sisi lain, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar, Kombes Pol Wedy Mahadi, mengungkapkan sepanjang Januari hingga Juli 2026 pihaknya berhasil mengungkap ratusan kasus narkotika dengan barang bukti hampir satu ton ganja, lebih dari 42 kilogram sabu, serta ratusan butir ekstasi.
«"Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi seluruh unsur, mulai dari kepolisian, BNNP, TNI, intelijen, hingga seluruh pemangku kepentingan dalam memerangi peredaran narkotika di Sumatera Barat," katanya.»
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Dedie Tri Hariyadi, turut menekankan pentingnya memperkuat program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba serta membangun ketahanan keluarga sebagai fondasi utama pencegahan.
FGD tersebut menghasilkan komitmen bersama seluruh unsur Forkopimda untuk memperkuat deteksi dini hingga tingkat nagari, meningkatkan edukasi di lingkungan pendidikan, mengoptimalkan layanan rehabilitasi, memperkuat penegakan hukum terhadap jaringan narkotika, serta menyusun langkah terpadu menghadapi berbagai ancaman sosial dan keamanan di Sumatera Barat.
