 |
| Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak melalui pemenuhan dan perlindungan hak anak yang digelar di Padang |
PADANG, politicnewss.id — Upaya mewujudkan sekolah sebagai ruang yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak terus mendapat perhatian. Penguatan pemenuhan dan perlindungan hak anak dinilai tidak cukup hanya melalui aturan, tetapi juga membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak melalui pemenuhan dan perlindungan hak anak yang digelar di Padang, Rabu (9/9/2026).
Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi menegaskan, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan hak anak melalui fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.
“Dengan tiga fungsi ini, DPRD bisa ikut memastikan anak-anak terlindungi. Kalau memang diperlukan, apakah membentuk aturan baru atau memperbaiki aturan yang sudah ada, DPRD siap menindaklanjutinya sesuai masukan yang ada,” ujar Muhidi.
Menurutnya, anak bukan hanya aset keluarga, tetapi juga merupakan aset masyarakat, daerah, hingga bangsa. Karena itu, investasi terbesar yang harus dijaga adalah kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
“Anak adalah aset. Kalau tidak dipelihara dan dilindungi, tentu akan ada dampaknya. Saya ingin kita tidak hanya melindungi anak, tetapi juga menumbuhkan mereka agar menjadi sumber daya manusia yang unggul,” katanya.
Muhidi menilai, cita-cita Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kualitas generasi yang dipersiapkan sejak sekarang. Generasi masa depan, katanya, tidak cukup hanya memiliki kecerdasan akademik, tetapi juga harus memiliki akhlak, keimanan, karakter, dan kemampuan memberikan manfaat bagi lingkungan.
Ia menekankan pentingnya menanamkan iman dan tauhid sebagai landasan pembentukan pola pikir dan perilaku anak.
“Dengan iman dan tauhid, kita membangun cara berpikir yang benar. Kalau cara berpikirnya benar, insyaallah tindakannya juga benar dan hasilnya akan baik,” tuturnya.
Muhidi juga mengingatkan bahwa pendidikan karakter harus melahirkan pribadi yang jujur, bertanggung jawab dan mampu menghargai orang lain. Menurutnya, kejujuran merupakan salah satu modal penting agar seseorang dipercaya dan mampu membangun hubungan yang sehat dengan lingkungan.
Di sisi lain, ilmu pengetahuan dan budaya literasi juga menjadi bagian penting dalam membentuk generasi unggul.
“Kalau ingin sukses, salah satunya dengan ilmu. Karena itu, anak-anak harus dibiasakan membaca dan memiliki literasi yang baik,” katanya.
Ia berharap sekolah tidak hanya menjadi tempat mengejar nilai akademik, tetapi juga menjadi ruang bagi anak untuk mengenali dirinya, belajar beradaptasi, membangun karakter, serta mengembangkan potensi.
“Mari kita jadikan sekolah sebagai tempat yang nyaman, sehingga anak-anak bisa berkembang dengan baik,” ajaknya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat, Herlin Srihendini, mengatakan pelatihan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi anak saat ini.
Menurutnya, pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan keterlibatan seluruh warga sekolah.
“Anak-anak harus kita penuhi hak-haknya. Mereka merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus kita jaga bersama,” ujar Herlin.
Ia mengatakan, sejumlah persoalan seperti perundungan atau bullying, kekerasan, serta berbagai persoalan sosial lainnya harus menjadi perhatian serius. Jika tidak ditangani bersama, persoalan tersebut dikhawatirkan dapat menghambat tumbuh kembang anak dan memengaruhi kualitas generasi Sumatera Barat di masa mendatang.
“Jangan sampai Sumatera Barat justru memberikan kontribusi negatif terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045. Karena itu, sekolah ramah anak harus kita implementasikan secara bersama-sama,” katanya.
Herlin menegaskan, konsep sekolah ramah anak harus mampu menghadirkan budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah, baik peserta didik, guru maupun tenaga kependidikan.
“Semua warga sekolah harus merasa nyaman berada di sekolah. Inilah yang harus kita wujudkan. Insyaallah, dengan kerja bersama, generasi emas 2045 bisa kita capai,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Sumbar, Karyono, menjelaskan kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman sekolah dalam memenuhi hak-hak anak.
Ia menyebut masih ditemukan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sekolah ramah anak masih perlu diperkuat.
“Temuan kami masih banyak kasus yang terjadi di sekolah. Artinya, penerapannya belum maksimal. Karena itu, kali ini kami memberikan pendampingan dan pemahaman agar sekolah mampu menciptakan lingkungan yang bebas dari berbagai hal yang dapat menghambat tumbuh kembang anak,” kata Karyono.
Ia berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan secara aktif dan mampu membawa pengetahuan yang diperoleh ke lingkungan sekolah masing-masing.
“Kita berharap peserta bisa memahami persoalan yang spesifik terkait hak anak, karena mereka sehari-hari berhadapan langsung dengan anak-anak. Dengan memahami kondisi anak saat ini, diharapkan berbagai persoalan bisa ditangani dengan lebih baik,” ujarnya.
