 |
| Sidang paripurna nota pengantar APBD Perubahan tahun 2026 |
PADANG, politicnewss.id — Rancangan Perubahan APBD Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 membawa perubahan signifikan pada struktur fiskal daerah. Pendapatan daerah naik Rp315,84 miliar atau 5,02 persen menjadi Rp6,61 triliun lebih, sementara belanja daerah meningkat Rp570,01 miliar menjadi Rp6,97 triliun lebih.
Kenaikan belanja tersebut terutama terlihat pada sektor pembangunan. Belanja modal hampir berlipat ganda, dari Rp471,12 miliar menjadi Rp941,94 miliar, atau meningkat 99,94 persen.
Angka-angka tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Jumat (4/9/2026).
Dibandingkan APBD awal, pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan Rp6,29 triliun lebih bertambah Rp315,84 miliar. Dengan demikian, target pendapatan dalam perubahan APBD menjadi Rp6,61 triliun lebih.
Di sisi belanja, pemerintah daerah mengusulkan kenaikan dari Rp6,40 triliun lebih menjadi Rp6,97 triliun lebih. Artinya, terdapat tambahan ruang belanja sekitar Rp570,01 miliar dalam perubahan APBD 2026.
Porsi terbesar peningkatan tersebut diarahkan pada belanja modal. Alokasinya meningkat Rp470,82 miliar, dari Rp471,12 miliar pada APBD awal menjadi Rp941,94 miliar dalam rancangan perubahan.
Dengan kenaikan hampir 100 persen, belanja modal menjadi salah satu komponen utama yang memperkuat arah pembangunan dalam perubahan APBD 2026. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan fisik, infrastruktur dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, belanja operasi direncanakan mencapai Rp4,87 triliun, sedangkan belanja transfer dialokasikan sebesar Rp1,13 triliun.
Pada sisi pembiayaan, Pemprov Sumbar memproyeksikan pembiayaan neto Rp192,66 miliar. Angka tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan berupa SiLPA tahun sebelumnya Rp284,66 miliar, dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp92 miliar untuk penyertaan modal daerah.
Jika dilihat secara keseluruhan, rancangan perubahan APBD 2026 menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pendapatan sekaligus ekspansi belanja. Pendapatan bertambah 5,02 persen, sedangkan belanja meningkat sekitar 8,90 persen dibandingkan APBD awal.
Mahyeldi mengatakan perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan daerah sepanjang 2026. Penanganan dampak bencana, pergeseran anggaran, penggunaan SiLPA serta penyesuaian transfer ke daerah menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah.
“Perubahan APBD ini kita susun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun, sehingga kebijakan anggaran dapat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan,” ujar Mahyeldi.
Penguatan belanja tersebut juga dilakukan ketika ekonomi Sumbar mulai menunjukkan pemulihan. Pada triwulan I 2026, ekonomi Sumbar tumbuh 5,02 persen secara tahunan, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 1,89 persen pada triwulan IV 2025.
Pemerintah Sumbar tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi 5,70 persen pada 2026. Untuk mengejar target tersebut, stimulus fiskal dan percepatan program strategis daerah menjadi bagian dari kebijakan yang disiapkan pemerintah.
“Pemulihan ekonomi ini harus kita jaga momentumnya. Karena itu, APBD harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi, mempercepat pembangunan dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat,” kata Mahyeldi.
Namun, struktur perubahan APBD tersebut masih akan dibahas bersama DPRD Sumbar. Dalam rancangan awal, masih terdapat selisih yang perlu diselesaikan agar struktur APBD perubahan dapat berada dalam posisi berimbang.
Pemerintah menargetkan pembahasan tersebut dapat dituntaskan sebelum Ranperda Perubahan APBD 2026 disepakati.
“Kita berharap melalui pembahasan bersama DPRD dapat ditemukan solusi terbaik sehingga struktur APBD perubahan nantinya benar-benar berimbang, sesuai ketentuan, dan tetap mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Dengan pendapatan Rp6,61 triliun, belanja Rp6,97 triliun, dan belanja modal Rp941,94 miliar, perubahan APBD 2026 menempatkan penguatan pembangunan sebagai salah satu fokus utama kebijakan fiskal Sumbar. Besarnya kenaikan belanja modal diharapkan mempercepat pembangunan sekaligus menjaga momentum pemulihan ekonomi daerah.
