 |
| Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana di Nagari Koto Berapak |
PESISIR SELATAN, politicnewss.id — Membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana membutuhkan kesadaran, kesiapan, dan kerja sama semua pihak. Hal inilah yang menjadi perhatian Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana di Nagari Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Minggu (18/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Jalan Rumah Panjang Gunung Cerek tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk memahami pentingnya mitigasi bencana sekaligus mengenali langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.
“Kesadaran terhadap bencana perlu dibangun sejak dini. Masyarakat harus memahami bahwa kesiapsiagaan bukan hanya dilakukan ketika bencana datang, tetapi juga melalui upaya pencegahan dan pengurangan risiko dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Doni Harsiva Yandra.
Sosialisasi itu dihadiri Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, S.Sos., Wali Nagari Koto Berapak Lazuardi, Ketua Bamus Yurizal, serta tokoh masyarakat, ninik mamak, bundo kanduang, kalangan pemuda dan pemudi, dan warga setempat.
Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya membangun kesepahaman bersama dalam menghadapi potensi bencana. Sebab, kesiapsiagaan yang baik tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kepedulian masyarakat terhadap keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
“Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah memiliki peran dalam menyiapkan kebijakan dan penanganan, sementara masyarakat juga perlu mengambil bagian melalui peningkatan pengetahuan, kewaspadaan, serta kepedulian terhadap kondisi lingkungan,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Perda Sumbar Nomor 4 Tahun 2023 diperkenalkan sebagai salah satu landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam mendorong upaya penanganan bencana yang terarah, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan setelah bencana.
Melalui penjelasan dari unsur BPBD Provinsi Sumatera Barat, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya mengenali potensi ancaman di wilayah masing-masing. Pengetahuan tersebut dapat menjadi bekal untuk menentukan langkah yang tepat ketika menghadapi situasi darurat.
Doni juga menilai keterlibatan pemerintah nagari, Bamus, tokoh adat, bundo kanduang, dan generasi muda memiliki arti penting dalam menyebarluaskan pemahaman kebencanaan. Dengan dukungan berbagai unsur tersebut, pesan mengenai kesiapsiagaan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga dan kelompok masyarakat.
“Peran tokoh masyarakat dan generasi muda sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan budaya sadar bencana. Edukasi harus terus dilakukan agar masyarakat semakin siap, tidak panik ketika menghadapi keadaan darurat, serta mengetahui langkah yang harus diambil untuk melindungi keselamatan bersama,” tuturnya.
Menurutnya, upaya membangun ketangguhan masyarakat perlu dimulai dari lingkungan terdekat. Mengenali potensi bahaya, menjaga lingkungan, memahami jalur evakuasi, serta mengetahui cara memperoleh informasi kebencanaan merupakan langkah yang dapat membantu mengurangi risiko dan dampak bencana.
Melalui sosialisasi ini, Doni berharap masyarakat Nagari Koto Berapak tidak hanya mengetahui isi peraturan daerah, tetapi juga mampu menjadikan pengetahuan kebencanaan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.
“Harapan kita, masyarakat semakin peduli dan siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Dengan kebersamaan, koordinasi, dan pemahaman yang baik, risiko dapat ditekan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama,” tutupnya.
