 |
| Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat menghadiri kegiatan Gebyar Pajak |
PADANG, politicnewss.id — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurutnya, kepatuhan masyarakat membayar pajak menjadi salah satu kunci untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah dan mendukung keberlanjutan pembangunan.
Hal itu disampaikan Muhidi saat menghadiri kegiatan Gebyar Pajak, Sabtu (3/10/2026). Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar beserta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Muhidi menilai, pajak memiliki posisi penting dalam menopang berbagai program pembangunan daerah. Karena itu, peningkatan penerimaan pajak tidak cukup hanya dilakukan melalui penagihan, tetapi juga harus dibarengi dengan upaya membangun kesadaran masyarakat.
“Pajak merupakan salah satu penopang utama pembangunan daerah. Karena itu, yang perlu kita bangun bukan hanya kepatuhan karena adanya sanksi, tetapi kesadaran bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab sekaligus kontribusi nyata masyarakat untuk pembangunan,” kata Muhidi.
Ia mengatakan, kondisi keuangan daerah sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat serta adanya penyesuaian dan efisiensi transfer keuangan dari pemerintah pusat, Sumatera Barat dinilai perlu semakin memperkuat sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam konteks tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu sektor yang memiliki peran strategis karena merupakan bagian penting dari penerimaan pajak daerah.
Muhidi menekankan, potensi PKB harus dikelola secara optimal. Namun, peningkatan penerimaan menurutnya tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target angka, melainkan juga harus dibangun melalui pendekatan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat membayar pajak hanya karena takut terkena sanksi. Kita ingin kepatuhan itu tumbuh karena kesadaran,” ujarnya.
Menurut Muhidi, kepatuhan membayar PKB pada akhirnya juga memberikan dampak terhadap masyarakat dan dunia usaha. Salah satunya melalui dukungan terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Jalan yang baik, kata dia, akan memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, menekan biaya logistik, sekaligus membantu memperluas akses pemasaran bagi pelaku usaha. Karena itu, Muhidi meminta pengelolaan PKB terus diperkuat melalui beberapa langkah strategis.
Pertama, pemerintah perlu memiliki basis data kendaraan yang akurat dan terus diperbarui. Data tersebut mencakup kendaraan yang terdaftar, kendaraan aktif membayar pajak, kendaraan yang menunggak, hingga wilayah yang tingkat kepatuhannya masih rendah.
Dengan data yang valid, kebijakan peningkatan penerimaan dapat disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar mengacu pada capaian tahun sebelumnya.
"Langkah kedua adalah memperluas dan mempermudah akses pelayanan pembayaran pajak," ujarnya.
Muhidi menilai masyarakat jangan sampai mengalami kesulitan membayar pajak hanya karena persoalan jarak, waktu, prosedur maupun minimnya informasi mengenai layanan yang tersedia.
Untuk itu, layanan jemput bola seperti Samsat keliling, pelayanan di pusat aktivitas masyarakat, hingga pemanfaatan layanan digital perlu terus diperkuat.
“Pemerintah jangan hanya menunggu masyarakat datang. Pemerintah juga harus aktif mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Selain pelayanan, Muhidi juga menyoroti pentingnya strategi komunikasi publik yang lebih kreatif. Sosialisasi pajak, menurutnya, tidak cukup hanya melalui penyuluhan, spanduk atau kegiatan formal. Pesan mengenai pentingnya membayar pajak perlu dikemas dengan cara yang lebih dekat dengan kebiasaan masyarakat saat ini.
"Media sosial, video pendek, konten kreatif, radio, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat, komunitas otomotif, pemerintah nagari, generasi muda dan pelaku usaha dinilai dapat menjadi sarana untuk memperluas edukasi perpajakan," ujarnya.
Informasi yang diberikan juga harus sederhana dan mudah dipahami. Masyarakat perlu mengetahui kapan harus membayar pajak, bagaimana prosedurnya, tempat mendapatkan pelayanan serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah.
Muhidi berharap Gebyar Pajak tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, kegiatan tersebut harus menjadi momentum untuk membangun gerakan yang lebih luas dalam menciptakan budaya taat pajak hingga ke tingkat nagari dan lingkungan masyarakat.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya penerapan aturan secara adil dan konsisten.
Masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya tepat waktu harus mendapatkan rasa keadilan. Sementara bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban, pendekatan persuasif dan edukatif tetap diperlukan, namun penegakan aturan harus berjalan sesuai ketentuan.
“Edukasi dan pelayanan yang baik harus berjalan bersama dengan penegakan aturan. Terhadap pelanggaran atau tunggakan yang ditangani berdasarkan ketentuan hukum, pemerintah juga harus bertindak secara konsisten dan proporsional,” tuturnya.
Muhidi juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan penerimaan pajak yang transparan dan bertanggung jawab.
Ia menyebut masyarakat perlu mengetahui bahwa pajak yang mereka bayarkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan, termasuk mendukung infrastruktur, pelayanan publik dan lingkungan ekonomi yang lebih kondusif.
DPRD Sumbar, lanjut Muhidi, mendorong agar peningkatan penerimaan PKB dilakukan melalui kombinasi pendataan yang akurat, pelayanan yang mudah, komunikasi publik yang kreatif, pendekatan yang adil serta penegakan aturan yang konsisten.
Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah nagari, komunitas, dunia usaha, media hingga masyarakat.
“Semoga melalui Gebyar Pajak ini semakin banyak masyarakat yang sadar, semakin mudah masyarakat memenuhi kewajibannya, dan semakin kuat kemampuan fiskal Sumatera Barat untuk membiayai pembangunan,” kata Muhidi.
