 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat mendampingi Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Helvi Yuni Moraza |
BUKITTINGGI, politicnewss.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu tumbuh, bertahan, serta memperluas pasar. Mulai dari pengurusan izin usaha, sertifikasi halal hingga kemudahan memperoleh modal, berbagai upaya didorong untuk membuka peluang usaha yang lebih besar bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat mendampingi Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Helvi Yuni Moraza, dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Jumat (9/10/2026). Dalam kegiatan itu, pelaku usaha juga menerima fasilitasi untuk mempermudah pengembangan bisnis mereka.
Mahyeldi menilai, UMKM bukan sekadar sektor usaha, melainkan salah satu penopang utama kehidupan ekonomi masyarakat Sumatera Barat. Dengan jumlah sekitar 740 ribu unit usaha, keberadaan sektor ini turut menopang kesejahteraan jutaan orang, baik pelaku usaha maupun anggota keluarganya.
Ia memperkirakan, apabila setiap pelaku UMKM menghidupi satu keluarga dengan rata-rata lima anggota, maka hampir empat juta penduduk memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi tersebut.
“Ini menunjukkan betapa besar peran UMKM dalam kehidupan masyarakat kita. Ketika UMKM tumbuh, manfaatnya tidak hanya dirasakan pemilik usaha, tetapi juga keluarga dan lingkungan di sekitarnya,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, penguatan UMKM menjadi semakin penting di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Sumatera Barat, termasuk dampak bencana alam dan tekanan ekonomi. Pelaku usaha membutuhkan dukungan nyata agar tetap produktif, mampu mempertahankan usahanya, serta memiliki kesempatan untuk berkembang.
Salah satu langkah yang terus digencarkan adalah mendorong pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dokumen tersebut menjadi identitas resmi usaha sekaligus pintu masuk untuk mengakses berbagai layanan dan program pemerintah.
Mahyeldi menyebutkan, penerbitan NIB di Sumatera Barat sepanjang 2025 telah melampaui 3.000, sementara hingga triwulan III 2026 jumlahnya mendekati 2.000.
Ia berharap semakin banyak pelaku UMKM menyadari pentingnya legalitas sehingga usaha yang dijalankan memiliki dasar administrasi yang jelas dan peluang lebih besar untuk memperoleh dukungan pengembangan.
“Legalitas merupakan langkah awal agar usaha bisa berkembang lebih baik. Karena itu, kami mengajak pelaku UMKM memanfaatkan berbagai kemudahan yang tersedia untuk mengurus perizinan,” katanya.
Selain legalitas, Mahyeldi menekankan perlunya memperluas akses sertifikasi halal dan pembiayaan. Kedua aspek tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membantu pelaku usaha mengembangkan kapasitas produksinya.
Dari sisi permodalan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Barat pada 2025 hampir mencapai Rp8 triliun. Sementara itu, pada 2026 realisasinya telah mendekati Rp6,5 triliun. Pemerintah daerah berharap penyaluran pembiayaan tersebut terus meningkat hingga akhir tahun.
Mahyeldi menegaskan, kemudahan perizinan, sertifikasi halal, dan akses modal perlu dikembangkan secara bersamaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha.
Ia juga mengaitkan penguatan UMKM dengan pengembangan sektor pariwisata. Menurutnya, meningkatnya kunjungan wisatawan berpotensi membuka pasar lebih luas bagi produk lokal, mulai dari kuliner, kerajinan hingga berbagai produk unggulan daerah.
Karena itu, pembenahan kawasan wisata dan peningkatan kenyamanan pengunjung perlu berjalan beriringan dengan penguatan usaha masyarakat. Persoalan sampah juga menjadi perhatian yang harus ditangani bersama oleh pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota.
Melalui festival tersebut, Pemprov Sumbar bersama Kementerian UMKM dan sejumlah kementerian serta lembaga menghadirkan layanan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh pelaku usaha. Layanan itu mencakup penerbitan NIB, perlindungan kekayaan intelektual, pendaftaran merek dagang, akses pembiayaan berbunga terjangkau, serta fasilitasi sertifikasi halal.
Pemprov Sumbar turut mendorong pemanfaatan KUR dan kredit program daerah melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Simamak, dengan dukungan subsidi bunga yang bersumber dari APBD Sumbar.
Sementara itu, Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, menilai Sumatera Barat memiliki modal sosial yang kuat dalam pengembangan kewirausahaan. Tradisi berdagang yang telah mengakar di tengah masyarakat Minangkabau dinilai menjadi potensi besar untuk mendorong lahirnya pelaku usaha yang semakin kompetitif.
Menurut Helvi, pemerintah tidak perlu membangun semangat kewirausahaan masyarakat dari awal. Hal yang lebih dibutuhkan adalah memastikan pelaku usaha memperoleh akses terhadap fasilitas, pembiayaan, perizinan, dan pasar.
“DNA-nya sudah dagang, Pak. Jadi urusan berdagang jangan diajarin. Yang perlu kita lakukan adalah fasilitasi,” ujarnya.
Helvi menjelaskan, pendataan masih menjadi salah satu tantangan dalam upaya memperluas jangkauan program pemberdayaan UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan SAPA UMKM sebagai sarana pendataan sekaligus pintu akses bagi pelaku usaha untuk memperoleh berbagai dukungan pemerintah.
Ia mengajak pelaku UMKM di Sumatera Barat mendaftarkan usahanya agar lebih mudah terhubung dengan program permodalan, perluasan pasar, sertifikasi, dan perizinan.
“Kami berharap UMKM Sumatera Barat tidak tertinggal. Dengan terdata dengan baik, pelaku usaha bisa memperoleh berbagai fasilitas pemerintah yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya,” kata Helvi.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Reghi Perdana, mengatakan festival tersebut dirancang untuk mempertemukan pelaku usaha dengan pemerintah, lembaga pembiayaan, serta instansi yang memberikan pelayanan perizinan dan perlindungan usaha.
Menurutnya, pertemuan langsung seperti ini penting agar pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga dapat berkonsultasi dan mengakses layanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala usahanya.
Festival yang diikuti sekitar 800 pelaku UMKM tersebut menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari layanan dan konsultasi usaha, diskusi edukatif, penyerahan simbolis fasilitasi kemudahan dan perlindungan usaha, pameran produk unggulan Sumatera Barat hingga pemeriksaan kesehatan gratis.
Reghi mengapresiasi dukungan Pemprov Sumbar, Pemko Bukittinggi, perbankan, lembaga pembiayaan, serta kementerian dan lembaga yang turut menyukseskan kegiatan tersebut.
Melalui kolaborasi itu, pemerintah berharap semakin banyak UMKM yang memiliki legalitas, memenuhi standar usaha, dan memperoleh akses pembiayaan. Dengan dukungan yang berkelanjutan, UMKM Sumatera Barat diharapkan semakin tangguh, mampu memperluas pasar, serta memberikan kontribusi lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
