 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi dan anggota DPR RI Andree Rosiade rakor R3P |
PADANG, politicnewss.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Infrastruktur Pascabencana guna melakukan pemutakhiran dan penyempurnaan data kerusakan serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum terakomodasi dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumbar.
Rakor yang berlangsung di Auditorium Gubernuran, Jumat malam (30/1/2026), dipimpin langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, pimpinan OPD provinsi dan kabupaten/kota, serta instansi vertikal terkait.
Baca Juga : Layanan Air Bersih di Padang Berangsur Pulih, Menteri PU Lakukan Peninjauan
Baca Juga : Dampingi Penyerahan Bantuan, Evi Yandri Apresiasi Kepedulian Raffi Ahmad, Tompi dan Tim
Gubernur Mahyeldi menegaskan, dokumen R3P Sumbar sejatinya telah rampung dan sebelumnya sudah diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun demikian, rakor ini dinilai penting sebagai forum evaluasi bersama untuk memastikan tidak ada kebutuhan daerah yang terlewat.
“Rapat koordinasi ini bukan untuk menyusun ulang R3P, melainkan untuk menyempurnakan dan memutakhirkan data apabila masih terdapat kebutuhan daerah yang belum tercantum dalam dokumen yang telah diserahkan,” ujar Mahyeldi.
Berdasarkan dokumen R3P yang telah disampaikan, total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar mencapai Rp18,9 triliun. Angka tersebut mencakup pemulihan infrastruktur, layanan dasar masyarakat, serta upaya penguatan ketangguhan daerah ke depan.
“Oleh karena itu, kami meminta seluruh bupati dan wali kota menyampaikan kondisi daerah masing-masing secara terbuka, objektif, dan berbasis fakta lapangan. Jika masih ada yang tertinggal, akan kita susulkan,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade atas dukungan yang terus diberikan dalam percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.
“Peran dan dukungan Anggota DPR RI sangat strategis, terutama dalam mengawal penyempurnaan R3P dan memastikan kebutuhan riil daerah dapat terakomodasi di tingkat pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan bahwa Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi tercepat dalam menyusun dan menyerahkan dokumen R3P kepada pemerintah pusat.
“Dokumen R3P Sumbar sudah ditandatangani dan diserahkan lebih cepat dibandingkan dengan sejumlah provinsi lain. Ini menunjukkan keseriusan dan kerja cepat Pemprov Sumbar,” kata Andre.
Ia menambahkan, apabila masih terdapat data yang belum tercantum dalam dokumen R3P, maka hal tersebut akan disusulkan dan terus dikawal melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Baca Juga : Pemprov Sumbar Gandeng TMII dan 7 PTS, Perkuat SDM hingga Inovasi Daerah
“Dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp18,9 triliun saat ini sudah diajukan dan sedang berproses di tingkat pusat. Kami akan terus mengawal agar kebutuhan daerah benar-benar terakomodasi,” tegasnya.
Andre juga mengingatkan pemerintah daerah agar segera menyiapkan langkah-langkah teknis, termasuk perencanaan dan proses lelang, sehingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penanganan pascabencana tidak hanya bersifat darurat, tetapi berkelanjutan dengan prinsip membangun kembali infrastruktur yang terdampak menjadi lebih baik dari sebelumnya.