 |
| Gubernur Sumbar saat membuka bimtek RUPS |
PADANG, politicnewss.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mengakselerasi penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan melalui program perhutanan sosial. Terbaru, Pemprov menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Usaha Perhutanan Sosial (RUPS) bagi puluhan kelompok pengelola, Kamis (22/1/2026).
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan, bimtek tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan perhutanan sosial tidak hanya berorientasi pada pelestarian hutan, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Perhutanan sosial saat ini bukan sekadar program pengelolaan hutan, tetapi sudah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Mahyeldi saat membuka bimtek di The ZHM Premiere Hotel Padang.
Mahyeldi menyebutkan, hingga kini luasan perhutanan sosial di Sumatera Barat telah mencapai sekitar 340 ribu hektare. Program tersebut terbukti memberikan dampak ekonomi positif, dengan rata-rata pendapatan petani hutan sejak 2025 mencapai Rp3,1 juta per bulan.
Menurutnya, keberhasilan perhutanan sosial sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan usaha dan tata kelola kelembagaan di tingkat Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Karena itu, penyusunan RUPS menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing produk hasil hutan dan memperluas akses pasar.
“Kami mendorong KPS dan KUPS untuk terus berinovasi, meningkatkan produktivitas, serta mengembangkan usaha yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan pengelolaan yang baik, perhutanan sosial dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Bimtek yang diselenggarakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar selama dua hari ini diikuti 90 peserta, terdiri dari 60 pengelola KPS/KUPS level Silver dan Gold dari 30 kelompok, serta 30 pendamping dari penyuluh kehutanan ASN dan NGO/CSO. Beragam komoditas yang dikembangkan meliputi ekowisata, agroforestri kopi dan durian, madu, pengolahan pangan lokal, gaharu, hingga rotan.
Kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong peningkatan level KUPS dari Silver ke Gold dan dari Gold ke Platinum, sekaligus mendukung pencapaian target Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030.
Pemprov Sumbar berharap, melalui bimtek ini lahir dokumen RUPS yang siap disahkan, kelembagaan kelompok semakin kuat, kualitas produk meningkat, serta pengelolaan hutan di Sumatera Barat semakin lestari dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Kepala UPTD PLUT Koperasi dan UMKM Sumbar, serta seluruh peserta bimtek.
Berita Terkait
301 Blok WPR Segera Ditetapkan, Sumbar Siap Tutup Ruang PETI
Soroti Temuan BPK, Evi Yandri Dorong Perbaikan Tata Kelola Pendidikan Sumbar