 |
| Gubernur Sumbar saat mengikuti rakor pemulihan pasca bencana |
PADANG, politicnewss.id — Kabar baik datang untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah memastikan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 untuk Sumbar tidak mengalami pemotongan dan tetap disamakan dengan besaran tahun sebelumnya.
Kepastian itu disampaikan Mahyeldi usai mengikuti rapat koordinasi percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara daring, Rabu (21/1/2026), dari Istana Gubernuran.
Dalam rapat tersebut, Mendagri menegaskan Pemerintah Pusat membatalkan rencana pemotongan TKD 2026 bagi tiga provinsi terdampak bencana, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kebijakan ini diambil untuk mendukung percepatan pemulihan daerah pascabencana hidrometeorologi.
“Pemerintah Pusat memutuskan alokasi TKD 2026 untuk Sumbar tetap disetarakan dengan tahun sebelumnya guna mempercepat pemulihan pascabencana,” ujar Mahyeldi.
Berdasarkan data yang diterima Pemprov Sumbar, total TKD yang akan diterima Sumbar pada 2026 mencapai lebih dari Rp2,63 triliun, yang akan disalurkan ke 19 kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
Mahyeldi menekankan agar seluruh pemerintah kabupaten dan kota memanfaatkan dana tersebut secara optimal dan tepat sasaran, khususnya untuk mendukung pemulihan pascabencana, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, serta pembersihan lingkungan terdampak.
“Meski tidak semua daerah terdampak langsung, efek sosial dan ekonomi dirasakan secara luas. Karena itu, penggunaan anggaran harus benar-benar diarahkan untuk pemulihan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan. Pemanfaatan TKD, kata dia, akan dikawal secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Mendagri berpesan agar dana ini dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab. Karena ini anggaran bencana, pengawasannya ketat. Jika ada penyimpangan, tentu akan ditindak tegas,” pungkas Mahyeldi.
Rapat koordinasi tersebut turut diikuti sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Pemprov Sumbar, di antaranya Kepala BPKAD Sumbar Rosail Akhyari Pardomuan, Kepala Bappeda Sumbar Zefnihan, Kepala Dinas Sosial Sumbar Syaifullah, serta perwakilan BPBD Sumbar.
Berita Terkait
Krisis Air Pascabencana, Perumda AM Padang Salurkan Hampir 25 Ribu Meter Kubik Air Bersih
Sekdaprov Sumbar Sidak Samsat Payakumbuh, Tekankan Pelayanan Cepat dan Tanpa Ego Sektoral
Soroti Temuan BPK, Evi Yandri Dorong Perbaikan Tata Kelola Pendidikan Sumbar