 |
| Gubernur Mahyeldi saat meeting pengendalian inflasi daerah |
PADANG, politicnewss.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bergerak cepat menghadapi tekanan inflasi pascabencana dan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan serta Idul Fitri 2026. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah mengajukan tambahan suplai cadangan pangan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas) guna menjamin ketersediaan stok pangan daerah hingga tiga bulan ke depan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa intervensi pasar menjadi langkah krusial untuk menjaga stabilitas harga di tengah kondisi pasokan yang terganggu akibat bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu.
“Sejumlah langkah intervensi sudah kami siapkan, termasuk pengajuan tambahan cadangan pangan ke Bapanas. Kami juga membutuhkan dukungan semua pihak agar stabilitas harga dan pasokan pangan di Sumbar tetap terjaga,” ujar Mahyeldi.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Kamis (22/1/2026).
Pertemuan strategis tersebut mengusung tema “Sinergi dan Strategi Pengendalian Inflasi Pasca Bencana serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2026”, sebagai respons atas meningkatnya tekanan inflasi yang dipicu oleh dampak bencana serta lonjakan permintaan kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan.
Mahyeldi mengungkapkan, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar pada akhir November 2025 telah menimbulkan kerusakan signifikan, terutama pada sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kondisi itu berdampak langsung pada produksi dan distribusi pangan, yang berpotensi mempersempit pasokan di pasar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi Sumatera Barat sepanjang 2025 mengalami tren peningkatan, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai penyumbang utama. Tekanan ini diperkirakan semakin menguat jika gangguan pasokan dan lonjakan permintaan tidak segera dimitigasi.
“Jika tidak kita antisipasi sejak dini, tekanan inflasi ini tentu akan semakin memberatkan masyarakat,” tegas Mahyeldi.
Menghadapi situasi tersebut, Gubernur menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan. Ia menawarkan dua pendekatan utama, yakni pengendalian harga dan pasokan dalam jangka pendek, serta penguatan ketahanan pangan daerah untuk jangka panjang.
“Kita harus memastikan harga tetap terkendali dan pasokan tersedia dalam waktu dekat. Namun ke depan, ketahanan pangan daerah harus diperkuat agar Sumbar tidak mudah terguncang oleh bencana maupun lonjakan permintaan,” katanya.
Berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya, Mahyeldi menyebut komoditas yang kerap menjadi pemicu inflasi saat Ramadhan dan Idul Fitri, seperti cabai merah, bawang merah, dan beras, akan menjadi fokus utama pengendalian TPID ke depan.
Untuk itu, Pemprov Sumbar telah menyiapkan berbagai langkah konkret, mulai dari pengajuan tambahan cadangan pangan ke Bapanas, pelaksanaan gerakan pangan murah dan operasi pasar, hingga menjaga kelancaran distribusi antarwilayah.
Selain itu, penguatan kerja sama antar daerah, pengawasan terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat juga akan digencarkan guna menjaga daya beli dan stabilitas harga jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
High Level Meeting TPID tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, jajaran kepala OPD Pemprov Sumbar, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
Berita Terkait
Pemprov Sumbar Kaji Syarat Nikah Tanam Pohon, Pengantin Didorong Wakaf Bibit
Ditertibkan Satpol PP Padang, Nasi Ampera Pedagang Mobil Box Justru Ludes Terbeli Petugas
Minang Halal Fest 2026 Resmi Dibuka, Gubernur Mahyeldi Gaspol Penguatan Ekonomi Syariah Sumbar