 |
| Ketua DPRD Sumbar saat menghadiri entry meeting bersama BPK |
JAKARTA, politicnewss.id — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan komitmen kuat dalam memperketat pengawasan pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan tata kelola yang bersih dan transparan.
Penegasan itu disampaikan usai menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Dalam agenda strategis tersebut, Muhidi hadir bersama Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah pejabat tinggi dari pusat dan daerah.
“Penguatan fungsi pengawasan adalah kunci. DPRD berkomitmen memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Muhidi.
Ia menilai, pemeriksaan LKPD oleh BPK bukan sekadar rutinitas, melainkan momentum penting untuk membenahi tata kelola keuangan daerah, terutama dalam memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tekanan Berat: Bencana & Fiskal
DPRD juga menyoroti beratnya tantangan yang dihadapi Sumatera Barat sepanjang 2025. Bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan longsor melanda 16 kabupaten/kota, 150 kecamatan, dan ratusan nagari/desa.
Di sisi lain, tekanan fiskal semakin terasa akibat kebijakan efisiensi nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta berkurangnya transfer pusat ke daerah pada APBD 2026.
Ekonomi Melambat, Tapi Kemiskinan Turun
Meski dihantam berbagai tekanan, DPRD mencatat sejumlah capaian positif. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 5,42 persen (2024) menjadi 5,31 persen (2025). Tingkat pengangguran juga menurun dari 5,69 persen menjadi 5,52 persen.
Namun, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat justru melambat dari 4,36 persen menjadi 3,37 persen, dampak langsung dari kerusakan infrastruktur ekonomi dan sosial pascabencana.
Audit Negara Jadi Penentu Arah
Kegiatan entry meeting ini dipimpin Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, dan dihadiri pimpinan DPR RI, kepala daerah, serta pimpinan DPRD se-Indonesia.
Muhidi mengapresiasi peran BPK RI sebagai garda terdepan dalam menjaga transparansi keuangan negara. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak agar proses audit berjalan lancar dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
Sementara itu, Gubernur Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius.
“Kami siap menindaklanjuti setiap rekomendasi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
