 |
| Bupati Solok Jon Firman Pandu |
KAB SOLOK, politicnewss.id — Polemik mutasi dan pelantikan pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok kian memanas. Desakan politik dari DPRD mulai menguat, sementara di internal birokrasi, suasana disebut penuh ketidakpastian dan tekanan psikologis.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok secara terbuka mendesak Bupati segera melakukan mutasi. Ia menilai, lambannya keputusan justru memperkeruh situasi dan berpotensi mengganggu stabilitas kinerja pemerintahan.
Baca Juga : Pelantikan LPTQ Koto Tangah, Perkuat Syiar Al-Qur’an di Tengah Masyarakat
Baca Juga : DPRD Padang Bedah Kinerja OPD, Mulyadi Muslim : Banyak Program Jalan Tapi Hasil Minim !
“Jika ini terus dibiarkan, akan menimbulkan keresahan. Pejabat yang ada sekarang berada dalam posisi serba tidak pasti. Ini bukan kondisi yang sehat bagi birokrasi,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, isu mutasi yang terus bergulir tanpa kejelasan telah memicu kegelisahan di kalangan pejabat eselon III. Banyak di antara mereka, kata dia, mulai kehilangan fokus kerja karena dihantui pertanyaan soal nasib jabatan.
“Secara aturan memang ASN harus tetap profesional. Tapi kita tidak bisa menutup mata, secara psikologis kondisi ini jelas mengganggu. Isu yang beredar liar di internal bisa memecah konsentrasi kerja,” tambahnya.
Situasi ini dinilai tidak hanya berdampak pada individu pejabat, tetapi juga berpotensi menghambat jalannya roda pemerintahan secara keseluruhan. Karena itu, Bupati didorong segera mengambil langkah tegas demi mengakhiri spekulasi yang berkembang.
Menanggapi tekanan tersebut, Bupati Solok angkat bicara. Ia meminta seluruh ASN tidak larut dalam isu mutasi dan tetap mengedepankan profesionalitas dalam bekerja.
“Saya minta ASN tetap fokus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan terpengaruh isu yang belum tentu benar,” tegas Bupati.
Baca Juga : Isu Kenaikan BBM Picu Antrean, Gubernur Mahyeldi Imbau Warga Sumbar Tetap Tenang
Ia menegaskan, mutasi dan evaluasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam sistem pemerintahan dan akan dilakukan sesuai kebutuhan organisasi serta aturan yang berlaku.
“Jabatan itu amanah. Jalankan dengan tanggung jawab dan integritas. Pemerintah butuh ASN yang loyal, bekerja tulus, dan tidak terpengaruh oleh dinamika yang ada,” pungkasnya.
Di tengah situasi yang terus memanas, publik kini menanti langkah konkret Bupati Solok untuk meredam polemik sekaligus memastikan stabilitas birokrasi tetap terjaga
