Otonomi Daerah 30 Tahun, Gubernur Mahyeldi Tekankan Inovasi dan Kemandirian Fiskal

Gubernur Mahyeldi saat upacara otonomi daerah

PADANG, politicnewss.id — Momentum peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Sumatera Barat dimanfaatkan Gubernur Mahyeldi Ansharullah untuk mengirim pesan tegas: daerah harus berani berinovasi dan mandiri, tidak lagi bergantung pada pusat.

Bertindak sebagai inspektur upacara di halaman Kantor Gubernur, Senin (27/4/2026), Mahyeldi membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menegaskan bahwa otonomi daerah adalah kunci pemerataan pembangunan, peningkatan layanan publik, dan percepatan kesejahteraan masyarakat.

Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menjadi panggung evaluasi sekaligus dorongan agar pemerintah daerah lebih responsif, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam amanat tersebut, sejumlah agenda strategis ditekankan, mulai dari sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil, hingga penguatan kemandirian fiskal. Tak hanya itu, kolaborasi antar daerah, peningkatan layanan dasar, dan stabilitas wilayah juga menjadi sorotan utama.

Usai upacara, Mahyeldi menegaskan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak diukur dari kewenangan semata, melainkan dari manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

“Intinya, otonomi daerah harus mampu mempercepat kesejahteraan melalui inovasi dan penguatan kemandirian fiskal,” tegasnya.

Ia mengakui, ketergantungan terhadap dana pusat masih menjadi tantangan serius, termasuk di Sumatera Barat. Karena itu, Pemprov terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan sektor unggulan seperti pariwisata dan UMKM.

“Kita tidak boleh terus bergantung. Potensi daerah harus dimaksimalkan agar PAD meningkat dan pembangunan bisa dipercepat,” ujarnya.

Mahyeldi juga menyoroti pentingnya sinkronisasi lintas pemerintahan untuk menghindari tumpang tindih program. Menurutnya, integrasi sistem berbasis digital menjadi langkah strategis menuju tata kelola yang transparan dan akuntabel.

“Program provinsi, kabupaten/kota, hingga nasional harus selaras. Kita dorong sistem digital terintegrasi agar lebih efektif dan berbasis kinerja,” jelasnya.

Ke depan, ia menegaskan bahwa otonomi daerah bukan berarti berjalan sendiri, melainkan memperkuat kerja sama lintas wilayah, terutama dalam menghadapi isu bersama seperti pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana.

Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti jajaran Forkopimda, ASN, serta berbagai unsur di lingkungan Pemprov Sumbar.