 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi |
PADANG, politicnewss.id – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Barat untuk segera mengambil langkah konkret dalam menertibkan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang kian mengkhawatirkan.
Dalam pernyataannya di Padang, Minggu (26/4/2026), Mahyeldi menegaskan bahwa persoalan PETI tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Ia meminta penguatan sinergi lintas sektor, khususnya bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), agar penanganan berjalan terpadu dan berkelanjutan.
“Masalah PETI ini kompleks, menyangkut ekonomi masyarakat sekaligus ancaman serius bagi lingkungan dan keselamatan. Karena itu, perlu langkah bijak, terukur, namun tetap tegas,” ujar Mahyeldi.
Baca Juga : Pemprov Sumbar All Out Dukung Geopark Silokek Raih Pengakuan Dunia
Baca Juga : Gubernur Mahyeldi Lepas 384 Jemaah Haji Kloter Perdana Embarkasi Padang 2026
Ia menyoroti dampak besar aktivitas tambang ilegal, mulai dari kerusakan lingkungan yang berpotensi permanen, ancaman keselamatan jiwa, hingga potensi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Provinsi Sumbar tengah menyiapkan skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Skema ini diharapkan menjadi jalan tengah bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tambang, sekaligus memastikan aktivitas berjalan secara legal dan ramah lingkungan.
“IPR ini bukan sekadar legalisasi, tetapi juga pengaturan agar aktivitas pertambangan memenuhi standar keselamatan kerja dan menjaga kelestarian alam,” tegasnya.
Mahyeldi juga mengingatkan para pelaku PETI untuk segera menghentikan aktivitas ilegal. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan mentolerir praktik yang merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat.
Di sisi lain, penegakan hukum tetap menjadi perhatian serius. Ia meminta aparat kepolisian dan penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus-kasus PETI, guna memberikan efek jera sekaligus kepastian hukum.
Baca Juga : Nagari Didorong Jadi Garda Terdepan Pengendalian Sosial Berbasis Adat
Baca Juga : Sekda Sumbar Dorong Reformasi Kinerja ASN: Fokus pada Dampak, Bukan Sekadar Penilaian
“Penegakan hukum harus berjalan adil, namun juga melindungi masyarakat yang terdampak langsung. Ini penting agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tutup Mahyeldi.
Langkah tegas ini diharapkan menjadi momentum bagi Sumatera Barat untuk berbenah, menekan praktik tambang ilegal, sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.
