 |
| Sekda Sumbar saat membuka rakor UKPBJ |
BUKITTINGGI, politicnewss.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong reformasi besar dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menegaskan bahwa transformasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan (PKP) adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas belanja daerah.
Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi UKPBJ se-Sumbar Tahun 2026 di Bukittinggi, Rabu (22/04/2026).
Dalam arahannya, Arry menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa kini tidak lagi sekadar urusan administratif. Lebih dari itu, pengadaan telah menjadi instrumen penting dalam pembangunan daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah dari APBD harus memberikan manfaat nyata. Ini harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses pengadaan,” tegasnya.
Ia menyoroti bahwa tuntutan saat ini bukan hanya efisiensi, tetapi juga efektivitas dan nilai guna (value for money). Karena itu, peran UKPBJ harus diperkuat agar mampu memastikan belanja pemerintah benar-benar tepat sasaran dan berdampak luas.
Menurutnya, tantangan pengadaan semakin kompleks. Keberhasilan tidak lagi hanya diukur dari cepatnya proses lelang, tetapi juga dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan nilai tambah yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Transformasi menuju UKPBJ proaktif adalah keharusan. UKPBJ harus menjadi pengarah sekaligus pengawal kualitas belanja daerah,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, Sekda menggarisbawahi empat langkah strategis, yakni memperkuat UKPBJ sebagai pusat keunggulan sejak tahap perencanaan hingga kontrak, meningkatkan kematangan kelembagaan, mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan profesionalisme SDM pengadaan.
Ia juga mengapresiasi capaian UKPBJ Provinsi Sumbar yang telah mencapai level proaktif penuh sejak 2024, dan mendorong kabupaten/kota untuk segera menyusul agar standar kualitas pengadaan merata di seluruh daerah.
Sebagai tindak lanjut, seluruh UKPBJ diminta menyusun roadmap penguatan kelembagaan, memperkuat kolaborasi lintas instansi, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi.
Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sumbar, Cerry, menyebut rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi sekaligus memperkuat peran UKPBJ secara menyeluruh.
“UKPBJ kini tidak hanya melaksanakan tender, tetapi juga terlibat sejak tahap perencanaan hingga serah terima. Ini menunjukkan sistem pengadaan yang semakin proaktif,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov juga menyerahkan penghargaan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 2026, dengan Kota Padang Panjang sebagai peringkat pertama, disusul Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman.
Rakor ini diharapkan mampu memperkuat integritas serta menjadikan pengadaan sebagai motor penggerak ekonomi daerah, sehingga sistem pengadaan di Sumbar semakin profesional, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
