 |
| Peserta jawabannya yang dianggap salah oleh dewan juri |
PONTIANAK, politicnewss.id — Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat menuai kontroversi tajam. Dugaan gangguan audio saat perlombaan disebut menjadi pemicu lahirnya penilaian yang dianggap tidak adil dan memancing gelombang protes publik.
Masalah bermula saat tim SMAN 1 Pontianak mempersoalkan keputusan dewan juri yang menyatakan jawaban mereka salah dengan alasan artikulasi tidak terdengar jelas. Padahal, dalam tayangan siaran langsung dan di area penonton, jawaban peserta terdengar cukup jelas.
Baca Juga : Insiden Lalu Lintas di Talang, Penanganan Cepat Tuai Apresiasi Keluarga Korban
Baca Juga : Penanganan Warga di Pasar Raya, Satpol PP Padang Utamakan Pendekatan Humanis
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadrie mengakui adanya gangguan teknis pada speaker yang terhubung ke meja dewan juri.
“Speaker yang mengarah ke juri mengalami gangguan sehingga jawaban peserta kurang terdengar jelas. Sementara di live YouTube dan ke audiens penonton, suara terdengar jelas,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Pernyataan tersebut justru memperkuat dugaan bahwa kerusakan perangkat audio ikut memengaruhi objektivitas penilaian dalam lomba tingkat nasional tersebut.
Polemik makin panas setelah publik membandingkan jawaban tim SMAN 1 Pontianak dengan peserta dari SMAN 1 Sambas. Banyak warganet menilai isi jawaban keduanya serupa, namun hasil penilaian berbeda. Tim dari Sambas dinyatakan benar dan mendapat poin, sementara Pontianak dianggap salah.
Perbedaan keputusan itu memicu kritik keras di media sosial. Warganet mempertanyakan profesionalisme panitia dan sistem penilaian yang dinilai lemah karena tidak didukung perangkat verifikasi audio yang memadai.
Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson Azroi bahkan secara terbuka menyoroti minimnya sistem rekam digital dalam perlombaan tersebut.
“Di era digital ini, sekelas MPR harusnya punya perekam digital yang dapat diputar setiap saat pada saat pertandingan berlangsung, terutama saat ada protes,” tegas Harisson.
Baca Juga : Heboh di Medsos, Isu Sepatu Menteri di Masjid Raya Sumbar Ternyata Hoaks
Baca Juga : Duka di Jalur Rel, KAI Sampaikan Permohonan Maaf dan Pastikan Penanganan Korban
Menurutnya, absennya rekaman pemutaran ulang membuat sengketa penilaian sulit dibuktikan secara objektif. Ia menilai sistem seperti VAR dalam olahraga seharusnya sudah diterapkan dalam lomba akademik berskala nasional demi menjamin keadilan peserta.
“Ketika ada sanggahan atau protes, bisa langsung diputar ulang. Itu akan lebih fair bagi semua peserta,” ujarnya.
Kini, polemik LCC 4 Pilar MPR RI Kalbar bukan lagi sekadar soal kalah dan menang, tetapi telah berkembang menjadi sorotan terhadap profesionalisme pelaksanaan lomba dan transparansi penilaian di ajang pendidikan nasional.
