 |
| Gubernur Mahyeldi saat rapat bersama komisi II DPR RI |
PADANG, politicnewss.id — Mahyeldi Ansharullah mendesak dukungan Komisi II DPR RI agar dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Sumatera Barat yang batal dipotong segera ditransfer oleh Kementerian Keuangan. Ia menegaskan, percepatan pencairan dana tersebut sangat krusial untuk pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda 16 kabupaten/kota di Sumbar.
“Sebagai daerah terdampak bencana, kami butuh banyak dana untuk pemulihan. Oleh karena itu, kami berharap TKD yang tidak jadi dipotong itu segera dikirim ke daerah agar bisa dimanfaatkan untuk pemulihan dan rehab rekon. Termasuk juklak dan juknisnya juga mesti segera dikirim agar kita di daerah tidak keliru dalam pemanfaatan,” tegas Mahyeldi dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Auditorium Gubernuran, Jumat (20/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga memaparkan kondisi terkini pascabencana. Total kerusakan dan kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai Rp33,5 triliun. Data korban mencatat 267 orang meninggal dunia, 70 orang hilang, 382 orang luka-luka, serta 10.854 jiwa mengungsi. Sementara jumlah masyarakat terdampak ditaksir lebih dari 230 ribu jiwa.
Mahyeldi menambahkan, Pemprov Sumbar telah menggunakan sistem satu data kebencanaan berbasis website untuk memastikan transparansi dan akurasi informasi. Data tersebut dapat diakses publik melalui dashboard resmi pemerintah daerah.
Baca Juga : Erupsi Gunung Marapi, Abu Vulkanik Selimuti Tanah Datar hingga Pagaruyung
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyatakan kunjungan kerja pihaknya merupakan bentuk perhatian terhadap kondisi masyarakat Sumbar pascabencana yang terjadi akhir November lalu.
Sebelum bertemu Gubernur, rombongan Komisi II telah meninjau sejumlah titik terdampak di Kota Padang guna melihat langsung kondisi di lapangan.
“Kami ingin memastikan apa saja persoalan di lapangan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa yang harus diprioritaskan,” ujar Aria Bima.
Terkait permintaan percepatan TKD, Aria Bima memastikan Komisi II DPR RI akan menyuarakan aspirasi tersebut dalam pertemuan dengan kementerian terkait di tingkat pusat.
Kunjungan kerja ini turut dihadiri sejumlah anggota Komisi II DPR RI, di antaranya Bahtra, Giri Rahmanda N. Kiemas, Romi Soekarno, Heri Gunawan, Cindy Monica Salsabila Setiawan, dan Mardani Ali Sera beserta jajaran pendamping.
