 |
| Ketua DPRD Sumbar saat bertemu Menaker RI |
PADANG, politicnewss.id – Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menggelontorkan bantuan senilai Rp30,3 miliar bagi warga terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar). Bantuan tersebut disalurkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menilai bantuan tersebut sangat tepat sasaran dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana.
“Alhamdulillah, pelatihan-pelatihan dan sarana yang diberikan sangat dibutuhkan warga terdampak bencana yang berujung pada pemulihan sehingga mereka bisa mandiri,” ujar Muhidi.
Lima BLKK hingga 5.008 Paket Pelatihan
Bantuan yang dikucurkan mencakup pembangunan lima Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), program paket pelatihan vokasi dan sertifikasi bagi 5.008 orang, program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk 100 orang, 20 paket kegiatan Padat Karya, bantuan dua unit sumur bor dan mesin air, serta bantuan langsung bagi 125 korban terdampak bencana.
Baca Juga : Mahyeldi Tegaskan Jaga Lingkungan adalah Amanah Peradaban, Nagari Jadi Garda Terdepan
Muhidi mendorong pemerintah daerah segera melakukan pendataan kebutuhan di masing-masing wilayah agar pembangunan lima BLKK tersebut dapat berjalan optimal dan sesuai potensi daerah.
Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan ruang luas bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan jenis pelatihan dengan kebutuhan lokal, sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Komitmen Pemulihan Berkelanjutan
Menaker Yassierli menegaskan, bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah agar proses pemulihan tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan.
“Pemulihan pascabencana adalah kerja bersama. Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat,” kata Yassierli.
Ia menambahkan, bantuan tersebut dirancang tidak hanya untuk menjawab kebutuhan darurat, tetapi juga menjadi fondasi pemulihan ekonomi melalui penciptaan kerja, peningkatan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Gubernur: Bukan Sekadar Bantuan Sosial
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan bencana yang terjadi pada November 2025 berdampak luas, tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga sektor ketenagakerjaan.
“Kondisi ini memerlukan intervensi yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumbar, Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Ia menilai bantuan tersebut bukan sekadar bantuan sosial, melainkan intervensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja.
Program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri dinilai sangat relevan dalam mendorong kebangkitan ekonomi lokal, mengingat Sumbar memiliki lebih dari 700 ribu unit UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
Pemerintah Provinsi Sumbar, tegas Mahyeldi, berkomitmen mengawal seluruh program bantuan bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak bencana.
