Hadapi Ancaman Bencana Besar di Sumbar, Verry Mulyadi Sosialisasikan Perda Mitigasi Bencana

Anggota DPRD Sumbar Verdy Mulyadi saat sosper

PADANG, politicnewss.id – Ancaman bencana besar di Sumatera Barat kembali menjadi sorotan. Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar, Verry Mulyadi turun langsung ke tengah masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan warga menghadapi potensi bencana, terutama ancaman gempa dari zona megathrust Mentawai.

Hal itu disampaikannya saat mensosialisasikan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana kepada warga Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan sekitarnya di kawasan Padayo, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Jumat (13/3/2026), menjelang berbuka puasa.

Baca Juga : Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Doni Harsiva Turun ke Pesisir Selatan, Dorong Warga Kelola Sampah Jadi Bernilai Ekonomi

Baca Juga : DPRD Sumbar Soroti Polemik Tambang Andesit di Padang Pariaman, Gino Irwan Janji Tinjau Dugaan Diskriminalisasi

Kegiatan tersebut mendapat perhatian besar dari masyarakat karena membahas langsung langkah-langkah menghadapi potensi bencana besar di Sumatera Barat.

Dalam paparannya, Verry Mulyadi menegaskan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2023 merupakan langkah konkret pemerintah daerah untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana yang lebih terencana dan melibatkan masyarakat secara aktif.

Menurutnya, Sumatera Barat merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi sehingga masyarakat harus memiliki kesiapsiagaan yang kuat.

“Sumbar adalah daerah rawan bencana. Dengan adanya Perda ini, masyarakat diharapkan lebih siap menghadapi bencana dan memahami langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan warga untuk mewaspadai potensi gempa besar yang bersumber dari zona megathrust Mentawai yang selama ini menjadi perhatian para ahli kebencanaan.

Dalam regulasi tersebut, penanggulangan bencana diatur secara komprehensif mulai dari tahap pra bencana, saat bencana hingga pasca bencana.

Salah satu poin penting terdapat pada Pasal 18 yang mewajibkan setiap pembangunan dengan risiko tinggi dilengkapi analisis risiko bencana. Sementara Pasal 19 mengatur rencana tata ruang untuk mengurangi risiko bencana, termasuk penerapan standar keselamatan serta sanksi bagi pihak yang melanggar.

Verry juga mendorong agar informasi mengenai Perda ini terus disebarluaskan agar semakin banyak masyarakat memahami pentingnya mitigasi bencana.

Menurutnya, dukungan dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan bencana.

“Kami juga akan memberikan bantuan kebencanaan kepada masyarakat untuk memperkuat kesiapan dalam menghadapi situasi darurat,” katanya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut ia juga memaparkan sejumlah kegiatan yang telah dilakukannya selama menjabat sebagai anggota DPRD Sumbar serta mengajak masyarakat mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga : Safari Ramadan, Evi Yandri Serahkan Bantuan Rp20 Juta untuk Musala Nur Ishlah di Simpang Haru

Baca Juga : Bagikan 15 Al-Qur’an di Lubuk Buaya, Muhidi: Anak Muda Harus Pegang 4 Kunci Sukses Ini

Verry Mulyadi juga menyinggung program Program Makan Bergizi Gratis Indonesia yang saat ini dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kualitas generasi muda.

“MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak di masa depan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa berkurangnya bantuan langsung tunai bukan semata kesalahan pemerintah, melainkan bagian dari kebijakan pengalihan anggaran untuk program peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa manfaat MBG dalam jangka panjang jauh lebih besar dibandingkan BLT,” tutupnya.