 |
| Ketua DPRD Sumbar saat bimtek bersama Bundo Kanduang |
PADANG, politicnewss.id — Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi menegaskan pentingnya peran Bundo Kanduang dalam menjaga kelestarian budaya Minangkabau sekaligus membentuk generasi muda yang unggul dan berakhlak di tengah derasnya arus modernisasi.
Hal itu disampaikan Muhidi saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Bundo Kanduang Angkatan III di Padang, Minggu (17/5/2026), dengan tema “Melestarikan Budaya Minangkabau, Melahirkan Generasi Unggul dan Berakhlak.”
Dalam paparannya, Muhidi menekankan bahwa setiap persoalan sosial akan lebih mudah diselesaikan apabila menggunakan pendekatan agama dan adat yang berlandaskan filosofi Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
“Apapun persoalan yang dihadapi, jika diselesaikan dengan pendekatan agama, insyaAllah akan selesai. Nilai adat dan syarak harus tetap menjadi pegangan masyarakat Minangkabau,” ujarnya.
Muhidi juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi bagi kaum perempuan, khususnya Bundo Kanduang sebagai pemimpin perempuan dalam struktur adat Minangkabau. Menurutnya, literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga memahami serta mengambil informasi yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat.
“Al-Qur’an dan falsafah adat Minangkabau sejatinya sudah mengajarkan literasi. Kata kuncinya adalah membaca. Dengan membaca, seseorang memperoleh pengetahuan dan mampu mengambil keputusan yang tepat,” katanya.
Ia menjelaskan, Bundo Kanduang memiliki posisi strategis sebagai simbol kearifan lokal, penjaga martabat keluarga, sekaligus pelestari budaya Minangkabau. Karena itu, pemberdayaan perempuan adat dinilai sangat mendesak di tengah tantangan modernisasi yang mulai menggerus nilai-nilai adat.
Selain itu, Muhidi menilai peningkatan kapasitas ekonomi perempuan di tingkat nagari juga harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, suara perempuan adat penting dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Sumbar, lanjut Muhidi, memiliki peran besar dalam mendukung penguatan Bundo Kanduang melalui tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Fungsi legislasi dilakukan dengan menghadirkan perda yang menjadi payung hukum kuat bagi pemberdayaan perempuan dan pelestarian adat. Fungsi anggaran melalui alokasi APBD untuk program pemberdayaan, sementara fungsi pengawasan memastikan seluruh program berjalan efektif dan aspirasi masyarakat tersalurkan,” tegasnya.
Kegiatan bimtek tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas Bundo Kanduang sebagai ujung tombak pelestarian adat dan pembinaan moral generasi muda Minangkabau di masa depan.
