 |
| Ketua DPRD Sumbar gandeng tim ahli untuk bentuk pembentukan DIM |
PADANG, politicnewss.id — Wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) mulai memasuki tahap serius. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, resmi menggandeng tim ahli DPRD Sumbar untuk mengkaji peluang pengajuan status kekhususan bagi Minangkabau melalui jalur konstitusional.
Langkah awal itu ditandai dengan penyerahan naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Istimewa Minangkabau kepada tim ahli DPRD Sumbar, Senin (11/5). Kajian dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari hukum, sejarah, hingga mekanisme konstitusi negara.
Dokumen tersebut sebelumnya diserahkan oleh Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau saat audiensi bersama Ketua DPRD Sumbar di rumah dinas Ketua DPRD pada Jumat (8/5/2026) lalu.
Baca Juga : DPRD Sumbar Siap Tindaklanjuti Persoalan Buruh, Desakan Bentuk Pansus Menguat
“Kita menindaklanjuti wacana DIM yang terus diperjuangkan BP2DIM dengan mengkaji dari berbagai aspek bersama tim ahli,” kata Muhidi.
Menurutnya, DPRD Sumbar ingin memastikan seluruh proses pengajuan berjalan sesuai aturan hukum dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Kajian itu juga akan melihat sejauh mana peluang serta tantangan jika gagasan tersebut benar-benar diperjuangkan ke tingkat nasional.
“Kita ingin melihat secara utuh bagaimana peluang dan tantangan dari gagasan Daerah Istimewa Minangkabau ini, baik dari sisi regulasi maupun dampaknya terhadap pemerintahan dan masyarakat Sumatera Barat,” ujarnya.
Muhidi menegaskan, DPRD Sumbar terbuka terhadap berbagai gagasan strategis yang berkembang di tengah masyarakat, terutama yang bertujuan memperkuat posisi budaya dan kekhususan Minangkabau dalam sistem pemerintahan daerah.
Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah tenaga ahli DPRD Sumbar, di antaranya HM Nurnas, Kurnia Warman, Sayuti, dan Khairul Fahmi. Penyerahan draft juga didampingi Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris.
Sementara itu, BP2DIM berharap DPRD Sumbar dapat menjadi pintu masuk utama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait penguatan status kekhususan Minangkabau melalui jalur resmi negara.
Baca Juga : DPRD Sumbar Inisiasi Revisi Perda Pendidikan, Perkuat Arah Kebijakan
Sebelumnya, BP2DIM juga mendorong perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau. Mereka menilai langkah tersebut penting untuk menjaga dan memperkuat falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai dasar kehidupan masyarakat Minangkabau.
Audiensi itu turut dihadiri sejumlah tokoh organisasi seperti Muslim Tawakal, Zulkifli Datuak Rajo Mangkuto, Yulmiati, Sutan Roser Nuserwan, Dziqro Fernando, serta Mistarija.
