 |
| High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II |
PADANG, politicnewss.id — Di tengah sorotan publik terhadap tingginya angka pengangguran, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah justru membawa kabar positif soal kondisi ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I tahun 2026 tercatat melonjak menjadi 5,02 persen, naik signifikan dibanding capaian tahun 2025 yang berada di angka 3,47 persen.
Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II sekaligus peluncuran aplikasi Kiat Sumbar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Bank Indonesia Sumbar, Selasa (12/5/2026).
“Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi kita meningkat dibandingkan triwulan IV tahun 2025. Tahun lalu berada di angka 3,47 persen, sekarang naik menjadi 5,02 persen,” ujar Mahyeldi.
Baca Juga : Gubernur Mahyeldi dan TNI Bahas Evaluasi Penanganan Bencana Sumbar
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti nyata efektivitas sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta pelaku usaha dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan nasional.
Mahyeldi menilai, pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak positif seharusnya juga menjadi perhatian publik, bukan hanya isu pengangguran yang belakangan ramai disorot.
“Sekarang Gubernur Sumatera Barat disorot soal pengangguran, disebut nomor tiga tertinggi di Sumatera. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini tidak disebut-sebut lagi,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan pengangguran. Namun di sisi lain, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator penting bahwa roda perekonomian Sumbar mulai bergerak lebih kuat.
“Kita akui pengangguran masih menjadi tantangan besar. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini adalah prestasi luar biasa hasil kerja bersama. Ke depan, fokus kita bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa menekan angka pengangguran,” tegasnya.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, stabilitas harga menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus dan daya beli masyarakat terjaga, maka dampaknya akan sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Sumbar turut meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga. Aplikasi itu dirancang untuk mempercepat koordinasi pengendalian inflasi serta distribusi antar daerah melalui sistem digital.
“Digitalisasi sekarang menjadi solusi percepatan. Pemerintah harus mampu merespons situasi dengan cepat dan memanfaatkan teknologi,” kata Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, menyebut inflasi Sumbar hingga April 2026 masih berada dalam kondisi aman dan terkendali sesuai target nasional, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen.
Menurut Ikram, kondisi itu merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, hingga berbagai stakeholder terkait.
Namun demikian, Bank Indonesia mengingatkan adanya tantangan ekonomi menjelang Iduladha 1447 Hijriah. Mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi di Pulau Jawa.
“Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi sejak sekarang,” ujar Ikram.
Ia juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun dari sektor komoditas seperti sawit dan gambir. Kondisi itu dinilai positif bagi ekonomi daerah, namun berpotensi memicu lonjakan konsumsi yang dapat berdampak pada inflasi.
Baca Juga : Bayar Pajak Makin Mudah dengan SAMSAT Kiosk
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi pasti ikut naik. Ini yang harus dijaga bersama,” katanya.
Selain ancaman inflasi pangan, BI juga meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi terhadap distribusi energi serta risiko imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Kegiatan HLM TPID Sumbar tersebut dihadiri para bupati dan wali kota, sekretaris daerah, pimpinan OPD, instansi vertikal, serta anggota TPID kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
