 |
| Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra |
PADANG, politicnewss.id – Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra menegaskan penanganan pascabencana di Sumbar harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD 2027. Hal itu disampaikan menyusul besarnya kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang diperkirakan mencapai Rp17,9 triliun.
Penegasan tersebut disampaikan Doni saat rapat kerja Komisi IV DPRD Sumbar bersama BPBD, Bappeda, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, BPJN, dan BWS Sumatera V, Senin (11/5/2026).
Menurut Doni, kerusakan infrastruktur akibat bencana di berbagai daerah di Sumbar masih membutuhkan penanganan serius, mulai dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan kota, jembatan, normalisasi sungai hingga jaringan irigasi.
Baca Juga : DPRD Sumbar Dukung Padang Kejar Predikat Kota Gastronomi Dunia UNESCO 2027
Baca Juga : Pembahasan Ranperda Jalan Provinsi, DPRD Sumbar Ungkap Sejumlah Persoalan Infrastruktur
“Pemerintah provinsi harus mulai memfokuskan penganggaran APBD 2027 untuk percepatan rehabilitasi pascabencana. Dukungan pusat tetap penting, namun daerah juga harus siap,” ujar Doni.
Ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus diperkuat agar berbagai program rehabilitasi bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Menurutnya, banyak proyek infrastruktur yang pendanaannya berasal dari pusat, namun daerah tetap wajib menyiapkan dokumen teknis dan administrasi pendukung.
“Kita ingin koordinasi dengan balai-balai teknis lebih optimal. Jangan sampai bantuan pusat terhambat karena dokumen daerah belum siap,” katanya.
Doni juga menyoroti pentingnya optimalisasi skema Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung pemulihan infrastruktur strategis di Sumbar. Ia menyebut sektor jalan, sungai, dan irigasi menjadi prioritas utama dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Selain itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait segera menuntaskan penyusunan Detail Engineering Design (DED) agar proses pengajuan bantuan dan pelaksanaan proyek bisa dipercepat.
Menurutnya, dampak bencana tidak hanya merusak akses transportasi dan pengairan, tetapi juga mengganggu lahan pertanian serta aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Baca Juga : Heboh di Medsos, Isu Sepatu Menteri di Masjid Raya Sumbar Ternyata Hoaks
“Kita tidak ingin proses rehabilitasi berjalan lambat. Semua sektor harus bersinergi agar pemulihan pascabencana di Sumbar benar-benar maksimal,” tegasnya.
Doni berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pemerintah pusat dapat mempercepat pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat pascabencana di Sumatera Barat.
