 |
| Acara kick of evaluasi nasional capaian IDI 2025 |
PADANG, politicnewss.id — Kabar menggembirakan datang dari dunia demokrasi di Sumatera Barat. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumbar tahun 2025 mengalami lonjakan signifikan hingga berhasil masuk kategori tinggi secara nasional.
Berdasarkan hasil evaluasi nasional yang diumumkan dalam acara Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 di Semarang, Kamis (21/5/2026), nilai IDI Sumbar meningkat dari 78,83 pada tahun 2024 menjadi 80,08 pada tahun 2025.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyebut capaian tersebut menjadi bukti bahwa kualitas demokrasi di Ranah Minang terus membaik berkat kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Baca Juga : Sumbar Siaga Karhutla 2026, Gubernur Mahyeldi: Jangan Tunggu Api Membesar
“Peningkatan IDI ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Sumatera Barat terus bergerak ke arah yang lebih baik. Pemerintah daerah bersama Forkopimda, masyarakat, akademisi, politisi, media, dan ormas mampu menjaga stabilitas sosial politik sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, keberhasilan Sumbar naik dari kategori sedang ke kategori tinggi menjadi indikator positif terhadap tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi publik, dan pelayanan masyarakat yang semakin responsif.
Mahyeldi menegaskan, meski capaian IDI Sumbar sudah masuk kategori tinggi, pemerintah daerah tidak akan berpuas diri. Pemprov Sumbar disebut akan terus memperkuat demokrasi substantif melalui peningkatan pelayanan publik, pendidikan politik masyarakat, serta menjaga kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.
“Demokrasi yang baik akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, iklim investasi, dan pembangunan daerah. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjaga kondusivitas daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sumbar, Mursalim menjelaskan peningkatan IDI dipengaruhi oleh membaiknya sejumlah indikator penting, mulai dari stabilitas sosial politik, penguatan partisipasi masyarakat, hingga meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Ia menyebut penilaian IDI dilakukan secara komprehensif oleh BPS bersama kementerian dan lembaga terkait dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif selama satu tahun penuh.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa Sumbar mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas daerah, pembangunan, dan penguatan demokrasi yang partisipatif,” ujarnya.
Baca Juga : Gubernur Mahyeldi Tegaskan Nagari Creative Hub Jadi Motor Baru Ekonomi Nagari di Sumbar
Meski demikian, tantangan demokrasi ke depan tetap menjadi perhatian, terutama terkait literasi digital masyarakat, ancaman disinformasi, serta polarisasi di media sosial.
Pemprov Sumbar pun berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas daerah, meningkatkan kualitas komunikasi publik pemerintah, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi di Sumatera Barat.
