 |
| Komisi I DPRD Sumbar saat kunjungan kerja ke Diskominfo Payakumbuh |
PAYAKUMBUH, politicnewss.id - Pemerintah Kota Payakumbuh kembali mendapat perhatian positif dalam pengembangan pemerintahan digital. Kali ini, apresiasi datang dari DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui kunjungan kerja Komisi I ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, Kamis (7/5/2026).
Kunjungan tersebut difokuskan pada pengawasan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus sinkronisasi kebijakan digitalisasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
Rombongan Komisi I dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, didampingi Kepala Diskominfo, Kurniawan Syah Putra dan jajaran pemerintah kota.
Sekda Rida Ananda menyampaikan bahwa transformasi digital kini menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman.
Menurutnya, digitalisasi tidak hanya diarahkan untuk modernisasi birokrasi, tetapi juga mempercepat pelayanan publik agar lebih efektif, transparan dan mudah diakses masyarakat.
“Pemerintah Kota Payakumbuh ingin memastikan teknologi benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman,” ujar Rida.
Ia menambahkan, dukungan dan masukan dari DPRD Sumbar dinilai penting untuk memperkuat infrastruktur teknologi, peningkatan kualitas SDM, hingga integrasi layanan digital sampai tingkat kelurahan.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kurniawan Syah Putra memaparkan bahwa indeks SPBE Kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan mendapat penilaian positif dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa sistem pemerintahan digital di Payakumbuh mulai berjalan efektif dan terarah.
Di sektor infrastruktur, Pemko Payakumbuh telah membangun jaringan fiber optik yang saling terkoneksi dengan sistem cadangan jaringan untuk menjaga stabilitas layanan publik berbasis internet.
Selain itu, pemerintah kota juga memanfaatkan layanan cloud server milik Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan keamanan data pemerintahan.
Berbagai aplikasi pelayanan publik kini telah terintegrasi dalam sistem MyKOPAY. Beberapa di antaranya meliputi layanan penilaian kinerja pegawai, perjalanan dinas elektronik, penanganan stunting, layanan PKK dan dasawisma, hingga sistem pelayanan kesehatan puskesmas.
Pemko Payakumbuh juga mulai mengembangkan platform BIG DATA sebagai pusat data analitik dan geospasial yang digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah berbasis data.
Tidak hanya itu, digitalisasi pelayanan publik juga diperkuat melalui Mal Pelayanan Publik Digital yang telah mulai dioperasikan sejak 2024. Berbagai layanan perizinan, administrasi hingga pengurusan paspor kini dapat diakses secara daring.
Program Taman Digital turut menjadi langkah strategis pemerintah kota untuk memperluas akses internet hingga ke kawasan kelurahan dan permukiman masyarakat.
Baca Juga : Ranperda Jamkrida Disahkan DPRD Sumbar, Perkuat Akses Permodalan dan Ekonomi Daerah
Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, menilai langkah yang dilakukan Pemko Payakumbuh menunjukkan komitmen serius dalam mendukung reformasi birokrasi digital.
“Payakumbuh memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dalam penguatan layanan publik berbasis teknologi. Ini menjadi contoh baik bagi daerah lain di Sumatera Barat,” katanya.
Dalam kunjungan itu, Komisi I DPRD Sumbar juga meninjau langsung sejumlah aplikasi layanan digital yang telah diterapkan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan modern dan terintegrasi.
