 |
| Gambar ilustrasi PJ Gubri SF Hariyanto lakukan mutasi ASN sekretariat DPRD |
PEKANBARU, politicnewss.id — Ratusan aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini bekerja di lingkungan Sekretariat DPRD Riau kini harus bersiap menghadapi tugas yang jauh berbeda. Tak lagi bekerja nyaman di balik meja kantor dan ruangan berpendingin udara, sebagian dari mereka bakal diterjunkan langsung ke lapangan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga penanggulangan bencana.
Kebijakan tegas itu disampaikan Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyusul mutasi besar-besaran terhadap 307 ASN Sekwan DPRD Riau.
Para ASN tersebut akan ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau untuk memperkuat personel lapangan, terutama menghadapi ancaman karhutla dan berbagai kondisi darurat lainnya.
Baca Juga : Wagub Sumbar Vasko Ruseimy Alami Kecelakaan Saat Pulang dari Solok Selatan
Baca Juga : LCC 4 Pilar MPR RI Kalbar Disorot, Dugaan Error Audio Picu Penilaian Kontroversial
“Dipindah ke Satpol dan BPBD untuk diturunkan ke daerah bencana dan diturunkan memadamkan karhutla. Kita butuh banyak personel untuk memperkuat di sana,” tegas SF Hariyanto, Senin (18/5/2026).
Langkah ini menjadi sorotan karena para pegawai yang sebelumnya lebih banyak berkutat dengan administrasi dan pekerjaan kantor kini harus siap menghadapi panas, asap pekat, hingga medan bencana yang berat.
Pemprov Riau menilai penempatan tersebut bukan sekadar pemindahan administrasi, tetapi juga bentuk pembinaan sekaligus penegasan bahwa ASN harus siap ditempatkan di mana pun negara membutuhkan.
Nantinya, mereka akan membantu tugas-tugas lapangan seperti penanganan karhutla, pengamanan wilayah terdampak bencana, distribusi bantuan kemanusiaan, hingga dukungan operasi darurat lainnya.
Tugas serupa sebelumnya telah dijalankan personel Satpol PP dan BPBD Riau saat membantu penanganan bencana di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Dalam berbagai operasi kemanusiaan itu, petugas turun langsung membantu evakuasi warga, distribusi logistik, hingga penanganan kondisi darurat di lokasi bencana.
Baca Juga : Insiden Lalu Lintas di Talang, Penanganan Cepat Tuai Apresiasi Keluarga Korban
Baca Juga : Penanganan Warga di Pasar Raya, Satpol PP Padang Utamakan Pendekatan Humanis
Mutasi massal ini sendiri dipicu temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dugaan perjalanan dinas fiktif atau SPPD fiktif di lingkungan Sekwan DPRD Riau.
Nilainya pun fantastis. Untuk periode 2020–2021, dugaan SPPD fiktif disebut mencapai Rp195 miliar. Pada 2024, kembali ditemukan dugaan serupa senilai Rp18 miliar. Selain itu, ditemukan pula ketekoran kas sekitar Rp3,8 miliar yang berdampak terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah.
SF Hariyanto menegaskan, perombakan total dilakukan agar praktik lama yang dinilai terus berulang tidak kembali terjadi di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau.
