 |
| Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat MDNG 2026 |
JAKARTA, politicnewss.id — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong perubahan besar arah pembangunan Sumbar dengan mengurangi ketergantungan terhadap anggaran daerah dan memperkuat peran diaspora Minangkabau sebagai motor penggerak ekonomi dan investasi.
Gagasan itu disampaikan Muhidi saat tampil sebagai pembicara dalam Forum Silaturahmi Minangkabau Diaspora Network Global (MDNG) 2026 yang digelar di Auditorium Lantai 12 Universitas YARSI Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Menurut Muhidi, kekuatan besar masyarakat Minang yang tersebar di berbagai daerah bahkan mancanegara harus diubah menjadi kekuatan ekonomi nyata untuk mempercepat pembangunan Sumbar.
Baca Juga : Gubernur Mahyeldi Ajak Diaspora dan Perantau Minang Bersinergi Bangun Sumbar
“Kita ingin pembangunan Sumatera Barat tidak lagi hanya mengandalkan APBD. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan diaspora Minangkabau harus menjadi energi baru pembangunan daerah,” tegas Muhidi.
Ia menilai, Sumbar memiliki banyak komoditas unggulan seperti gambir, kakao, kopi, kayu manis, sawit, hingga sektor pertanian strategis lainnya yang selama ini belum memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat.
Karena itu, Muhidi mendorong industrialisasi modern agar komoditas unggulan Sumbar tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.
“Komoditas unggulan Sumbar harus naik kelas menjadi industri bernilai tambah yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari,” katanya.
Dalam forum internasional diaspora tersebut, Muhidi juga menyoroti pentingnya membangun iklim investasi yang sehat namun tetap menghormati budaya Minangkabau. Menurutnya, investasi di Sumbar tidak bisa dilepaskan dari pendekatan sosial dan adat, terutama terkait persoalan tanah ulayat yang selama ini kerap menjadi tantangan investasi.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan strategis harus mengedepankan nilai musyawarah dan filosofi “saiyo sakato” sebagai kekuatan budaya Minang.
“Kepastian hukum dan kemudahan regulasi penting bagi investor, tetapi nilai adat dan musyawarah tetap harus menjadi fondasi utama pembangunan di Sumatera Barat,” ujarnya.
Muhidi memastikan DPRD Sumbar akan terus memperkuat regulasi dan pengawasan agar tercipta kepastian hukum bagi investor tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat nagari.
Tak hanya itu, Muhidi juga memperkenalkan konsep pembangunan kolaboratif berbasis jaringan yang disebut model “Bintang Laut”. Konsep ini menempatkan pembangunan daerah tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan dibangun bersama antara nagari, perantau, pemerintah, dan pelaku usaha.
Menurutnya, pola tersebut akan membuat ekonomi Sumbar lebih adaptif, fleksibel, dan memiliki daya tahan menghadapi tantangan global.
“Investasi di Minangkabau bukan semata transaksi ekonomi, tetapi hubungan sosial dan budaya yang saling menguatkan,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyebut Minangkabau merupakan salah satu etnis terbesar di Indonesia dengan populasi sekitar 6,7 juta jiwa dan memiliki jejak sejarah besar di tingkat nasional maupun internasional.
Baca Juga : Halal Bihalal PKPS Membludak, Perantau Pessel Kini Nomor Dua Terbanyak di Padang
Mahyeldi menegaskan, banyak tokoh besar Minang berkontribusi bagi bangsa dan dunia, mulai dari Raja Baginda penyebar Islam di Filipina, Ahmad Khatib Al Minangkabawi Imam Besar Masjidil Haram, hingga tokoh nasional seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka.
“Sebanyak 21 dari 200 Pahlawan Nasional Indonesia berasal dari Minangkabau atau keturunannya. Ini menunjukkan besarnya kontribusi masyarakat Minang bagi perjalanan bangsa,” kata Mahyeldi.
